• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dana bantuan sosial (bansos) selalu menjadi topik yang menarik.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk pertama kalinya sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan menggunakan budaya lokal seni pewayangan. Kegiatan tersebut dilakukan Bawaslu Kota Cirebon.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, Bawaslu akan merekrut 805.062 Pengawas TPS yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 Kecamatan dan 83.370 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah menyandang gelar lembaga yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), tugas selanjutnya bagi Bawaslu adalah merapikan kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pada Pemilu sebelumnya, capaian 30% keterwakilan perempuan belum bisa diwujudkan sehingga hal ini masih menjadi “Pekerjaan Rumah (PR)” semua pihak.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 24 Maret 2014 - 10:25 WIB
Dilihat : 539 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mengaku sudah menyampaikan rekening khusus dana kampanye (RKDK)  dan laporan awal dana kampanye kepada KPU pada Desember 2013 lalu. Namun, PAN juga tidak menampik pihaknya terlambat saat memberikan perbaikan berkasnya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Maret 2014 - 14:53 WIB
Dilihat : 511 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berencana memanggil tiga partai politik peserta pemilu yakni Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem, Senin (24/3) untuk dimintai keterangan soal iklan kampanye di televisi yang melebihi spot yang sudah ditentukan dalam peraturan.

“Bawaslu akan memanggil pelaksana kampanye partai tersebut pada senin besok terkait dengan aktivitas yang dimaksud dan memastikannya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Maret 2014 - 06:05 WIB
Dilihat : 565 kali

altJakarta, Bawaslu– Rangkaian penyelesaian Sengketa Pemilu calon anggota DPD dan Parpol yang dicoret oleh KPU, dilaksanakan hari ini, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (21/3) siang ini. Sengketa yang bernafaskan musyawarah tersebut dimohonkan oleh Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah Raymond Sahetapy yang dicoret oleh KPU.

Pencoretan Raymond, dikarenakan terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye yang batas akhirnya pada 2 Maret 2014 lalu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Maret 2014 - 05:13 WIB
Dilihat : 516 kali

altJakarta, Bawaslu– Bawaslu telah menerima permohonan sengketa pemilu dari beberapa calon anggota DPD dan Partai Politik yang dibatalkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU. Permohonan tersebut sudah disampaikan pada Rabu (19/3) pukul 23.59 WIB. Peserta pemilu yang dibatalkan oleh KPU karena dinilai terlambat atau tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

Pada Jumat, (21/3) Bawaslu mulai memroses permohonan sengketa pemilu tersebut yang rencananya akan dipimpin oleh lima pimpinan Bawaslu. 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Maret 2014 - 12:31 WIB
Dilihat : 739 kali

altJakarta, Bawaslu– Ketua Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, kegiatan kunjungan kerja (kunker)  para anggota dewan ke daerah pemilihan (Dapil) untuk menyampaikan aspirasi atau berkomunikasi langsung dengan konstituen rawan penyimpangan, hal tersebut  lantaran kebanyakan anggota dewan yang masih aktif (incumbent) melakukan kunjungan resesnya untuk pemenangan Pemilu 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Maret 2014 - 11:11 WIB
Dilihat : 525 kali

altJakarta – Rapat penyelesaian Badan Pengawas Pemilu Aceh yang di fasilitasi Kementrian Dalam Negeri, Kamis (20/3) sore, masih mengalami kebuntuan terkait  penambahan jumlah anggota Bawaslu Aceh menjadi 5 (lima) orang. Kebuntuan ini terjadi karena masih ada dua hal teknis yang perlu disepakati yakni prosedur pengangkatan 2 (dua) anggota Bawaslu Aceh dan alokasi uang kehormatan.

Dirjen Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan selaku fasilitator pertemuan meminta Bawaslu bersama Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sesegera mungkin mendapatkan titik temu terkait persoalan Bawaslu Aceh. 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Maret 2014 - 08:31 WIB
Dilihat : 541 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Jakarta, Kamis (20/3). Dalam sambutannya Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan apresiasi kepada Bawaslu, yang memahami pentingnya arsip pemilu sebagai bagian dari sejarah bangsa.

“Arsip yang tercipta dari pemilu adalah jejak demokrasi bangsa ini. Arsip yang diserahkan oleh Bawaslu di masa mendatang akan sangat dibutuhkan dan memberikan gambaran dinamika demokrasi di Indonesia,” 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Maret 2014 - 13:55 WIB
Dilihat : 595 kali

altJakarta, Bawaslu –Pimpinan Bawaslu, Nasrullah berniat memperkuat pengawasan berbasis masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014 dan menjadi impian Bawaslu setelah gagasan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak disetujui oleh pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Nasrullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (19/3). Untuk merealisasikannya, Bawaslu merancang peraturan pengawasan Pemilu Legislatif 2014 dengan lebih mengedepankan pengawasan partisipatif tersebut.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Maret 2014 - 10:38 WIB
Dilihat : 657 kali

altJakarta, Bawaslu– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa banyak partai politik yang melibatkan anak dalam kampanye rapat umum di hari pertama. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap paling banyak melibatkan anak berdasarkan beberapa indikator yang telah dibuat.

Menanggapi hal tersebut, Caleg dari PKS Yanuar Arif Wibowo menyayangkan penilaian yang disampaikan oleh KPAI tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak dalam kampanye bukan merupakan suatu pelanggaran, dibandingkan dengan banyaknya acara di televisi yang mengeksploitasi hak anak.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Maret 2014 - 09:00 WIB
Dilihat : 559 kali

altJakarta, Bawaslu– Ketua Komisi Perlindungan Anak  Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menghimbau agar semua partai politik peserta pemilu tahun 2014 agar tidak melibatkan anak dalam praktik politik. Menurutnya, menerapkan politik dalam berkampanye harus memberikan pendidikan politik serta mencegah simpatisan partai agar tidak membawa anak dibawah umur yang belum berusia 17 tahun untuk berkampanye.

“Kampanye merupakan penyampaian pendidikan politik, kemudian merupakan transaksi gagasan antara calon pemilih dan calon orang yang akan dipilih,” 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 31 Januari 2019 - 10:30 WIB
Tempat :
Jakarta, Senayan.
Waktu:
Jumat, 8 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 7 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 6 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Minggu, 3 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019