• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dana bantuan sosial (bansos) selalu menjadi topik yang menarik.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk pertama kalinya sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan menggunakan budaya lokal seni pewayangan. Kegiatan tersebut dilakukan Bawaslu Kota Cirebon.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, Bawaslu akan merekrut 805.062 Pengawas TPS yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 Kecamatan dan 83.370 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah menyandang gelar lembaga yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), tugas selanjutnya bagi Bawaslu adalah merapikan kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pada Pemilu sebelumnya, capaian 30% keterwakilan perempuan belum bisa diwujudkan sehingga hal ini masih menjadi “Pekerjaan Rumah (PR)” semua pihak.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 06:00 WIB
Dilihat : 579 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Memasuki masa tenang pemilu, Minggu (6/4) hingga Selasa (8/4), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghimbau agar peserta pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye maupun kegiatan politik. Bawaslu tidak segan-segan mengeluarkan sanksi yang berat jika ada yang melanggar ketentuan ini.

“Kami himbau peserta pemilu menahan diri pada masa tenang dan tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun termasuk aktivitas politik yang dapat mengganggu tahapan masa tenang,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 4 April 2014 - 16:27 WIB
Dilihat : 575 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Kementrian Sekretariat Negara, Jumat (4/4) malam, memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan dugaan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye terbuka Pemilu 2014. 

Kementrian Sekretariat Negara yang diwakili Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden Nanang Djuana Priadi mendatangi ke kantor Bawaslu Jumat (4/4) sekitar pukul 20.10 wib. 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 4 April 2014 - 15:35 WIB
Dilihat : 532 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Kampanye Parpol di Televisi mengumumkan 11 stasius televisi dan delapan partai politik, yang melanggar jumlah spot iklan kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU dalam konferensi pers, di Gedung Bawaslu, Jumat (4/4).

Diantara delapan partai yang melanggar, empat Partai yakni, Golkar, Gerindra, Hanura dan Nasdem menjadi partai yang terus melanggar iklan kampanye. Berdasarkan data dan fakta tersebut, Bawaslu memperingatkan kepada partai politik untuk tidak main-main dengan pelanggaran tersebut. Jika terus melanggar, Bawaslu siap mengeluarkan rekomendasi sanksi administrasi tertinggi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 4 April 2014 - 13:31 WIB
Dilihat : 544 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui gugus tugas pengawasan kampanye di televisi sedang mempersiapkan rekomendasi pencabutan ijin siaran televisi yang tetap melanggar jumlah spot iklan kampanye yang sudah di atur di Peraturan KPU.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 18:02 WIB
Dilihat : 578 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu- Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengeluarkan putusan untuk mengabulkan permohonan calon peserta pemilu DPD Sumatra Utara yakni Eric Sitompul Media Centre, Gedung Bawaslu, Kamis (3/4).

 

Menurut Bawaslu berkas yang diajukan pemohon hendaknya dapat dikabulkan oleh KPU Sumatra Utara karena pemohon mengajukan berkas tersebut masih dalam koridor yang telah ditentukan batas perundang-undangan yakni sebelum tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 15:19 WIB
Dilihat : 528 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Ashiddiqie menampik beberapa pihak yang menyatakan bahwa Pemilu 2014 sebagai Pemilu yang inkonstitusional.  Dia menyebut bahwa pendapat tersebut dinilai sebagai pendapat pribadi dan tidak perlu dibesar-besarkan.  

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 13:01 WIB
Dilihat : 577 kali

altJAKARTA, Badan Pengawas Pemilu –Badan Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dari Pasang Haro Rajagukguk, kuasa hukum keluarga mantan Presiden RI, almarhum Abdurahman Wahid, Kamis (3/4). Laporan tersebut terkait maraknya penggunaan poster dan foto almarhum Abdurahman Wahid oleh sejumlah caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam masa kampanye Pemilu 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 12:26 WIB
Dilihat : 553 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah siap melaksanakan dan mengawasi pemilu yang akan berlangsung enam hari ke depan.

KPU menyatakan siap dalam melaksanakan pemilu termasuk dengan kesiapan logistik yang sudah mencapai 99 persen.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 18:39 WIB
Dilihat : 573 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam sidang sengketa pemilu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/4).

Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Bawaslu mengungkapkan bahwa PPP Kabupaten Ngada menyerahkan laporan awal dana kampanye pada 3 Maret 2014 atau lewat dari batas waktu yang ditentukan yakni 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Batas waktu sesuai dengan UU dan Peraturan KPU adalah pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 17:47 WIB
Dilihat : 504 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah  menegaskan tidak mentoleransi adanya tindak kekerasan apapun berlatar belakang pemilu. Salah satu caranya ialah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah atau mengambil tindakan terhadap tindakan kekerasan baik sebelum atau pasca pemilu dilaksanakan.

“Kami sudah memberikan rekomendasi kepada banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, jika ada kekerasan yang terjadi jelang pemilu,” ujar Nasrullah, saat menerima Komisi Untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras), di Jakarta, Rabu (2/4).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 31 Januari 2019 - 10:30 WIB
Tempat :
Jakarta, Senayan.
Waktu:
Jumat, 8 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 7 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 6 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Minggu, 3 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019