• English
  • Bahasa Indonesia

Boyolali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan objek sengketa bukan lagi surat keputusan maupun berita acara tetapi form pengembalian dan form perbaikan dukungan.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu di Sulawesi Utara (Sulut) konsisten menjaga kualitas pengawasan.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Anggota Bawaslu Puadi menginstruksikan pengawas pemilu mewaspadai dan mencegah terjadinya pelanggaran kembali saat melaksanakan 44 amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja dalam menyusun Key Performance Indicator (KPI) untuk visi misi Bawaslu di masa depan. Menurutnya, melalui evaluasi tersebut bisa mengetahui hal yang perlu diperbaiki kedepannya.

Kambaniru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para kader pengawas partisipatif untuk segera bergerak mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Kamis, 16 Juli 2020 - 11:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam menjaga Pilkada 2020 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka perlu strategi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 15 Juli 2020 - 19:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tak menjadi patokan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pedoman dalam memberikan sanksi kepada calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 tetap mengacu Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Rabu, 15 Juli 2020 - 16:49 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membentuk posko aduan dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu apabila belum terdaftar menjadi pemilih pada Pilkada 2020. Coklit dilakukan KPU mulai tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2020.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 18:42 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memaparkan hingga Selasa 14 Juli 2020 Bawaslu telah memeriksa 812 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020. Rinciannya, 670 kasus dugaan pelanggaran hasil temuan jajaran Bawaslu dan 142 kasus bersumber dari laporan masyarakat.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 18:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan pengawasan Gerakan Klik Serentak secara dalam jaringan (daring) yang diselenggarakan KPU pada 15 Juli 2020. Dari hasil pemetaan terkait kesiapan teknologi informasi, terdapat 541 kecamatan dari 3.935 kecamatan yang akan melaksanakan Pilkada 2020 masih mengalami kendala jaringan.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 15:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan anggaran Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 belum cair 100 persen. Padahal, dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah, NPHD seharusnya sudah cair 100 persen pada 9 Juli 2020.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 15:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam pengawasan tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan Pilkada 2020 yang berlangsung 24 Juni hingga 12 Juli 2020, Bawaslu menemukan dukungan dari aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pilkada. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin mengungkapkan ada puluhan ribu dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Ditulis oleh : nurisman
pada : Senin, 13 Juli 2020 - 18:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) melakukan kegiatan prapenandatangan dan finalisasi perubahan putusan bersama tentang Sentra Gakkumdu dalam Pilkada 2020. Kegiatan dilakukan di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Ditulis oleh : irwan
pada : Jumat, 10 Juli 2020 - 09:20 WIB

Tidore, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara melauncing program kegiatan Borero Fola Pilkada (pesan dari rumah pilkada) Rabu (08/07/2020). Ketua dan Anggota Bawaslu Abhan dan Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi atas program yang digagas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tersebut.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 9 Juli 2020 - 18:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal memberikan saran dan perbaikan tatkala pelaksanaan Pilkada 2020 khususnya terkait penerapan protokol kesehatan covid-19. Apabila ditemukan tahapan pilkada tidak menerapkan protokol pencegahan penularan covid-19, menurutnya maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi berupa pelanggaran administrasi.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text