• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Puadi melantik sekaligus mengambil sumpah janji delapan Pengganti Antar-waktu (PAW) anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan tujuh anggota Kabupaten/kota periode 2023-2028.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan, saat ini Bawaslu tengah menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelaksana Harian (PLH) Ketua Bawaslu Puadi menyampaikan potensi pelanggaran menjelang Pemilihan 2024. Diantaranya meliputi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Politik Uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Panwascam bekerja keras melakukan pencegahan terjadinya pencurian atau pergerseran suara. Sebab, kata dia, pencurian atau pergeseran suara merupakan kejahatan terbesar dalam demokrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah melakukan validasi data seluruh jajaran pengawas ad hoc Pemilu tahun 2024.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:33 WIB
Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulbar melakukan rapat. Rapat tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu salah satu syarat calon pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Mamuju Tengah.
 
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:26 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:20 WIB
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan 26 (dua puluh enam) aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi tersebut berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 
Ditulis oleh : nurisman
pada : Kamis, 15 Oktober 2020 - 23:46 WIB
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak politik untuk memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 berdasarkan penilaian diri sendiri, akan tetapi, ASN dilarang untuk mengungkapkan ekspresi pilihanya kepada orang lain, demi menjaga netralitasnya sebagai aparatur negara.
 
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:50 WIB

Manggar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten apabila menemui kendala di lapangan baik dari sisi pengawasan maupun penanganan pelanggaran.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:30 WIB

Tanjungpandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bisa menjadi instrumen penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PTPS saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 11:36 WIB

Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu Faisal Rahman mengungkapkan antusias masyarakat untuk menjadi kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat tinggi. Pada SKPP 2019 lalu, terdapat 1.600 orang yang mendaftar. Setelah seleksi, susut menjadi 100 orang yang mendapat bimbingan teknis (bimtek) oleh Bawaslu. Tahun ini terdapat 15 provinsi yang melaksanakan SKPP dengan jumlah peserta daring mencapai 4.780 orang.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang perlunya perumusan standar tata laksana pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara pilkada 9 Deserber 2020. Adanya pandemik covid-19 membuat standar tata laksana diperlukan untuk mencegah penularan covid-19 saat pemilih menunaikan hak pilihnya.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:12 WIB

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan jajaran pengawas di daerah tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam menanganai pelanggaran sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait larangan-larang calon petahana untuk menyalahunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 13 Oktober 2020 - 10:47 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Dalam merumuskan SKPP tahun 2021, menurutnya Bawaslu perlu masukan dari masyarakat.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text