Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengapresiasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan buku saku pelaporan penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya hal ini berkesinambungan dengan prinsip Bawaslu yang ingin lebih transparan dan lebih dipercaya oleh publik.
Hal ini tertuang dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu melalui aplikasi pelaporan yang terintegrasi, harus dapat dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan.
"Kedepan laporan pelanggaran pemilu tidak lagi manual, namun difasilitasi oleh aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu yang juga akan terhubung dengan alat kerja pengawas pemilu lainnya," jelas Puadi dalam Peluncuran Buku Saku Pelaporan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Banjarmasin, Kalsel, Rabu (8/2/2023).
Menurutnya adanya digitalisasi mekanisme pelaporan dengan buku saku ini menjadi afirmasi (penegasan) adanya peningkatan kualitas penanganan pelanggaran pemilu. Sehingga, dalam konteks mewujudkan keadilan pemilu tidak hanya melakukan pencegahan, namun Bawaslu harus mewujudkan keadilan pemilu dalam proses penanganan pelanggaran.
"Tuntutan sebagai pengawas pemilu mewajibkan pengawas pemilu berada lebih depan diantara penyelenggara pemilu," tegasnya.
Lebih lanjut Puadi menjelaskan dengan adanya buku saku pelaporan penanganan pelanggaran pemilu ini dapat dijadikan indikator peningkatan kualitas penanganan pelanggaran. Sehingga implementasi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dapat selaras dengan mekanisme di lapangan.
“Dalam waktu dekat Bawaslu akan mengeluarkan Perbawaslu Sentra Gakkumdu. Sehingga Bawaslu akan dihadapkan dengan persoalan tindak pidana, nah amunisinya pengawas pemilu harus mampu menguasai komunikasi," jelasnya.
Editor: Reyn Gloria
Penulis: Bagus (Humas Bawaslu Kalsel)
 |
 |
Webmail
