Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Kamis, 8 Oktober 2020 - 10:16 WIB
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan satu kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua kasus pidana pada hari ke 60 menjelang pemungutan suara pilkada serentak yang tercatat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Selasa, 6 Oktober 2020 - 10:33 WIB
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Daerah untuk menertibkan APK yang menyalahi aturan. Menurutnya perlu kerjasama dalam menertibkan APK dengan instansi lainya.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Senin, 5 Oktober 2020 - 00:00 WIB
Natuna, Badan Pengawas Peilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengimbau para pengelola anggaran supaya paham tentang demokrasi pemilu dan lembaga pengawas pemilu, bukan hanya menjalankan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan secara administratif atau hanya memahami teknis administrasi dan keuangan saja.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Minggu, 4 Oktober 2020 - 09:48 WIB
Ngada, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 membuat Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Menurutnya Pokja tersebut guna memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lainnya dalam mencegah penyebaran covid-19 saat pelaksanaan tahapan pilkada.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Sabtu, 3 Oktober 2020 - 22:06 WIB
Kefamenanu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi para penngawas ad hoc (sementara) yang tetap semangat mengawasi Pilkada 2020 saat pandemi covid-19. Meski begitu, dirinya mengingatkan para pengawas untuk tetap fokus terhadap tugas utama dalam mengawasi tahapan pilkada.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Sabtu, 3 Oktober 2020 - 21:21 WIB
Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna mengarustamakan pengawasan partisipasif oleh masyarakat, Bawaslu Kabupaten Maros meresmikan Desa Bontolempangan di Kecamatan Bontoa sebagai desa antipolitik uang. Desa ini merupakan desa ketiga di Kabupaten Maros yang menjadi desa sadar penwasan pemilu yang menolak politik uang.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Sabtu, 3 Oktober 2020 - 16:30 WIB
Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan salah satu pejabat eselon II berinisial SB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran melanggar netralitas ASN. SB terbukti memberikan like dan komentar pada postingan status akun facebook milik salah satu tim kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Kamis, 1 Oktober 2020 - 12:45 WIB
Kendal, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kendal menemukan tujuh data terindikasi invalid sebab belum lahir namun masuk daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kendal. Temuan tersebut didapatkan Bawaslu Kendal saat pencermatan administrasi dan pencermatan faktual.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Rabu, 30 September 2020 - 19:51 WIB
Polewali Mandar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Polewali Mandar (Polman) menemukan 34 data ganda hasil dari pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksananakan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (29/09/2020). Kegandaan data itu berdasarkan data berbintang yang diterima dari KPU.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Selasa, 29 September 2020 - 18:14 WIB
Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan sebanyak 1.834 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak memenuhi syarat (TMS). Data tersebut diperoleh jajaran Bawaslu Rembang saat melakukan pencermatan DPS pada 19 - 28 September 2020.
Webmail
