Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Jumat, 25 September 2020 - 21:11 WIB
Buru Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dimasa kampanye yang akan dimulai pada 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 bisa saja menimbulkan gesekan antarpeserta. Penyelesaian sengketa acara cepat dianggap sebagai metode dalam menyelesaikan masalah antarpeserta pemilihan.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Selasa, 22 September 2020 - 13:32 WIB
Manggarai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan kepada bakal calon pasangan (bapaslon) saat ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) Pilkada 2020 agar menyampaikan laporan pengelolaan dana kampanye kepada KPU setempat secara berkala.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Senin, 21 September 2020 - 13:24 WIB
Purbalingga, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Purbalingga menemukan satu warga negara asing (WNA) masuk daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2020 yang telah ditetapkan KPU Purbalingga.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Purbalingga Misrad membenarkan adanya warga negara WNA berkebangsaan Bangladesh dalam DPS.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Minggu, 20 September 2020 - 09:54 WIB
Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan protokol kesehatan covid-19 wajib diterapkan dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Hal ini menurutnya merupakan hak kesehatan masyarakat dalam pilkada yang diselenggarakan di masa pandemik covid-19.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Sabtu, 19 September 2020 - 21:21 WIB
Bantaeng, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna mendorong penguatan pendidikan politik dan demokrasi, Bawaslu Kabupaten Bulukumba melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (memorandum of understanding/MoU) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Wilayah V yang meliputi wilayah Bantaeng dan Bulukumba.
Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Sabtu, 19 September 2020 - 13:22 WIB
Raha, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan perlu ada penyesuaian produk hukum di era pandemik covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. Hal ini guna mempertegas keamanan seluruh pihak protokol kesehatan saat tahapan berlangsung.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Rabu, 16 September 2020 - 14:18 WIB
Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada Serentak 2020 berbeda dengan mekanisme hasil putusan penanganan pelanggaran Pemilu 2019. Meski begitu, dia memastikan rekomendasi Bawaslu daerah dalam pilkada wajib dilaksanakan KPU setingkat.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Selasa, 15 September 2020 - 23:01 WIB
Gorontalo - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Gorontalo Wahyudin M. Akili meminta KPU Gorontalo konsisten jalankan aturan terkait pemberian salinan daftar pemilih. Hal itu disampaikannya saat penetapan daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Gorontalo.
Ditulis oleh Bawaslu Kabupaten pada Selasa, 15 September 2020 - 21:22 WIB
Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menilai banyaknya bakal pasangan calon (Bapaslon) yang teridentifikasi melanggar aturan protokol kesehatan saat pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta KPU setempat lebih tegas menindak jika terdapat pasangan calon (Paslon) kembali melanggar aturan protokol kesehatan yang sama saat pengundian nomor urut.
Ditulis oleh Bawaslu Kota pada Selasa, 15 September 2020 - 19:34 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan memberikan apresiasi atas pengabdian seluruh jajaran Bawaslu di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Makassar sampai tingkat kelurahan yang terus siap mengawal proses demokrasi meskipun berbagai kendala menghadang.
Webmail
