Berita

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan praktik politik uang merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Menurutnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan dan semua golongan masyarakat.

Atas hal itu, Herwyn menyampaikan Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat pertukaran informasi terkait dugaan transaksi keuangan yang berpotensi berkaitan dengan politik uang.

Jakarta, Bawaslu – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan komitmen Bawaslu mengawal hak politik penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan pemilu yang inklusif. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

"Teman-teman penyandang disabilitas posisinya sama, memiliki hak untuk dipilih dan memilih, tidak ada bedanya," katanya dalam Forum Warga: Pengawasan Partisipatif Terhadap Hak Politik Disabilitas dalam Partai Politik di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan pentingnya penguatan kesadaran demokrasi untuk mendorong pengawasan partisipatif masyarakat. Maka dari itu, ia menggandeng Kata Rakyat bersama akademisi dari Universitas Bung Karno (UBK) dan mahasiswa untuk berdiskusi terkait pengawasan partisipatif dan penguatan kesadaran demokrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pentingnya penguatan strategi pengawasan untuk menghadapi ancaman disinformasi berbasis Artificial Intelligence (AI) menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut sistem pengawasan pemilu yang lebih adaptif agar integritas pemilu tetap terjaga.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU menindaklanjuti seluruh catatan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 sebelum berita acara rekapitulasi nasional ditetapkan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut penting untuk memastikan kualitas data pemilih semakin baik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Evaluasi Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Perihal ini, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akurasi data menjadi pondasi dasar dalam melakukan pengawasan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau kepada jajaran Bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota untuk memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas. Sebab, jelas Bagja, kelompok tersebut mempunyai keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Maka diperlukan alat bantu untuk mempermudah ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Buru, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyalurkan dana kerohiman kepada ahli waris almarhumah Yodiawati. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Bawaslu atas pengabdian almarhumah semasa menjadi staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bawaslu Kabupaten Buru.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, mengajak Bawaslu se-Yogyakarta untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Herwyn menegaskan bahwa ketiga hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi IKU Tahun 2026.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu sekaligus menyempurnakan regulasi pengawasan netralitas ASN. Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan bahwa pembahasan netralitas ASN tidak boleh hanya dilakukan menjelang tahapan pemilu, tetapi harus dipersiapkan sejak dini sebagai bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi.

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan bahwa nilai kearifan lokal, pela gandong, dapat menjadi fondasi penting bagi keberadaaan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI mengapresiasi Bawaslu yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan LKPP APBN TA 2025 di Gedung DPR, Rabu (15/7/2026).

“Kami apresiasi berbagai upaya Bawaslu untuk mempertahankan opini WTP tersebut dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan negara,” katanya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2029, Bawaslu bersama Dukcapil menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Lingkup Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bawaslu. Menurut Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, hal ini penting karena mekanisme kerja Bawaslu berlangsung cepat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong dukungan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat Bawaslu daerah. Dukungan tersebut, kata dia, sebagai bagian kesiapan menghadapi Pemilu 2029.

Bagja menjelaskan selain regulasi dan anggaran, penguatan pengawasan pemilu dalam infrastruktur dan kelembagaan yang memadai juga diperlukan. Tujuannya, kata dia, agar fungsi pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran dapat berjalan optimal.