Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pegawai untuk mendukung kinerja Bawaslu yang spesifik dan penuh tantangan. Saat ini, Bawaslu masih kekurangan pejabat fungsional, dengan jumlah PNS baru sekitar 5.000 orang dari total 12.000 pegawai.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh ukuran organisasinya, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Hal ini menurutnya terlihat dari kedisiplinan jajaran sekretariat Bawaslu Daerah Istimewat Yogyakarta (DIY) yang meski di masa nontahapan Pemilu, para pegawai terbukti tetap konsisten hadir tepat waktu dan profesional dalam menjalankan tugas.
Singkawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pentingnya menjaga independensi, netralitas, dan profesionalitas bagi seluruh jajaran pengawas di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang. Ia menilai tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga pengawas pemilu dituntut memiliki kesiapan mental, wawasan, serta kemampuan teknis yang mumpuni.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Rabu (1/7/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Siraid menegaskan bahwa mitigasi risiko adalah kunci utama mewujudkan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel. Menurutnya, tata kelola keuangan lembaga harus terus dimatangkan demi mendukung kinerja pengawasan pemilu yang lebih efektif.
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Menurutnya, setiap orang punya andil untuk mengawal demokrasi secara aktif.
Kepulauan Seribu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa integritas Pemilu 2029 harus dibangun sejak jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. Menurutnya, Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang sadar demokrasi, memahami hukum pemilu, serta mampu berperan aktif dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan kepercayaan publik terhadap Bawaslu tidak hanya dibangun dari kualitas pengawasan. Menurutnya, membangun budaya kerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan menjadi fondasi penting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap buku Manajemen Pengawasan Pemilu di Indonesia dapat memberikan manfaat kepada pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, akademisi, mahasiswa, pemantau, serta masyarakat sipil. Sebab, menurutnya, buku ini lahir dari pengalaman kelembagaan, praktik pengawasan, dinamika lapangan, dan kebutuhan akademik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan figur perempuan dalam demokrasi bukan hanya berupa angka keterwakilan. Tetapi, jelas dia, demokrasi yang sehat membuat semua pihak dapat hak yang sama untuk berpartisipasi.
"Sistem demokrasi dirancang agar setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, termasuk perempuan," kata Lolly menjadi keynote speech di Webinar Perempuan dalam Bingkai Demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu NTT secara daring, Selasa (30/6/2026).
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memperkuat pengawasan partisipatif untuk menjaga integritas pemilu. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci karena pengawasan tidak dapat dijalankan hanya oleh Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya harmonisasi pidana nasional dengan hukum pidana pemilu. Hal ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum Pemilu, melainkan justru memperkuat efektivitas perlindungan terhadap integritas proses demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilhan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan pembaruan sistem hukum pidana nasional wajib memprioritaskan perlindungan terhadap suara rakyat. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan sistem hukum harus memperkuat integritas pemilu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang I Tahun 2026 yang diikuti pejabat pengawas dari berbagai daerah. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan PKP merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan pemimpin yang adaptif, produktif, inovatif, dan berintegritas.
