Berita

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Politik uang adalah pelanggaran berat yang dapat mencederai proses demokrasi bangsa. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Call for Paper yang bertema Dinamika Demokrasi dalam Pemilu Serentak dan Keutuhan Bangsa, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang, Senin (14/11/2018) di Semarang

“Politik Uang adalah pelanggaran demokrasi yang luar biasa, yang dapat mencederai proses demokrasi,” ujar Abhan.

Tanah Datar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada kerap diwarnai praktik politik uang. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengingatkan peserta Pemilu 2019 terkait beratnya sanksi bagi pelaku politik uang.

“Saya ingatkan adanya sanksi pidana, denda dan diskualifikasi bagi pelaku politik uang dalam Pemilu 2019,” kata Abhan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, di Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (10/11/2018).

Tanah Datar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Rakyat harus diposisikan paling istimewa. Rakyat yang memiliki kepentingan.

Rakyat yang memiliki hak dalam menentukan arah bangsa mau kemana. Predikat Pemilu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus tetap diperjuangkan, kata Abhan dalam ketika menyampaikan sambutan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, di Tanah Datar, Sumbar, Jumat (09/11/2018).

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Adanya bencana yang melanda wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengakibatkan perubahan pada DPT Pemilu 2019. Bawaslu turut mengawasi pemutakhiran DPT di Sulteng yang saat ini masih didata oleh KPU.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi menjelaskan, saat ini pemerintah daerah belum memberikan angka pasti mengenai jumlah korban bencana di Sulteng. "Ini yang agak menyulitkan karena kita belum mendapatkan angka pasti," ujar Ratna.

Padang,  Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Abhan menegaskan pengawas Pemilu di semua tingkatan harus mampu mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sehingga menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Pengawas pemilu mesti membuktikan kepada publik dengan bekerja secara maksimal.

Demikian ungkap Abhan dalam Rakernis Pengawasan Tahapan Pemilu dalam rangka Penindakan Pelanggaran Administrasi Tahun 2019, di Kota Padang,  Sumatera Barat,  Kamis (8/11/2018).

Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengajak para mahasiswa untuk tidak apatis terhadap Pemilu. Mahasiswa harus menjadi pemilih yang cerdas dan turut mencerdaskan orang-orang di sekitarnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilu untuk lokasi tes DKI Jakarta dan sekitarnya akan menjalani Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hari ini, Kamis (8/11/2018). Tes SKD yang bertempat di Kantor Walikota Jakarta Timur ini merupakan tes tahap 2 untuk seleksi penerimaan CPNS tahun 2018.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menghentikan kasus penanganan laporan iklan pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Harian Media Indonesia yang diduga kampanye di luar jadwal. Namun dalam hal ini, Bawaslu menyimpulkan bahwa iklan tersebut termasuk kampanye di luar jadwal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu telah membuka posko pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiap desa/kelurahan. Posko tersebut bertujuan untuk memvalidasi DPT. “Kami sudah membuka posko pengaduan DPT di masing-masing desa dalam rangka memvalidkan DPT,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Abhan mengungkapkan, DPT merupakan pangkal dari tahapan pemilu berikutnya. Jumlah logistik dihasilkan berdasarkan pada DPT. “Kalau DPT-nya valid tentu logistiknya valid. Begitu juga sebaliknya,” tambahnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meraih predikat Badan Publik “Informatif” dengan skor 90,66 dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 2018 dari Komisi Informasi (KI). Dari seluruh lembaga nonstruktural, yang dinilai KI Pusat, Bawaslu berada di peringkat tiga dalam mengelola dan melayani informasi publik. Penganugerahan predikat Badan Publik Informatif itu disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presidenm Jakarta (5/11/2018).

Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilu - Untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang, Bawaslu Bangka Belitung bersama lebih 1000 relawan mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Pengawasan Partisipatif (Gempar) Pemilu 2019 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (3/11/2018) malam. Mayoritas relawan Gempar merupakan pemilih pemula.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5 menyatakan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Malang, Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Dalam berkampanye, peserta Pemilu maupun tim kampanye dilarang menyebarkan informasi yang berisi konten hoaks. Apabila menemukan konten hoaks dapat melaporkan ke Bawaslu. Hal itu diucapkan oleh Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum’at, (2/11/2018).