Berita

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Koordinator Divisi Hukum Data dan Infromasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menekankan pentingnya evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Hal ini dia tujukan bukan hanya untuk Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota, melainkan juga untuk Bawaslu pusat.

Meskipun Bawaslu memiliki catatan apik dalam penyelesaian sengketa di MK, namun dia mengaku, masih punya beberapa catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan dokumen hukum.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Pengekkan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta evaluasi Sentra Gakkumdu Riau untuk Pemilu 2019 dilakukan secara objektif. Menurutnya, rapat evaluasi merupakan forum strategis untuk berbenah menemukan solusi dari masalah yang ada.

"Ini (adalah) evaluasi dari kita dan untuk kita, tentu kita harus melakukan secara objektif terhadap masalah-masalah yang kita rasakan bersama," sebutnya dalam Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (4/9/2019).

Benglaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menjadi anggota organisasi penyelenggara pemilu dunia, The Association of World Election Bodies (A-WEB). Peresmian dan pencatatan nama Bawaslu sebagai anggota A-WEB berlangsung dalam penyelenggaraan The extraordinary Executive Board meeting and the 4th General Assembly of A-WEB di Benglaru, India Senin-Rabu (2-4/9/2019).

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan, indeks demokrasi Indonesia meningkat pada Pemilu 2019. Menurutnya, kenaikan tersebut berdasarkan partisipasi masyarakat maupun penanganan hukum pemilu.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Gakkumdu Diharapkan Fokus Cegah Politik Uang

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, angka temuan atau laporan pelanggaran tindak pidana pemilu ada 317 putusan. Mayoritas temuan pelanggaran tersebut menurutnya akibat politik uang.

Dewi menyatakan, sebenarnya pelanggaran tindak pidana Pemilu 2019 sangat bervariasi. Diantaranya mulai dari politik uang, penggunaan fasilitas negara, juga pembangunan sarana ibadah.

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta, penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Penyelesaian sengketa ini sudah didaulat sebagai mahkota-nya Bawaslu. Jadi dalam menjalankan proses penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel," katanya saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 bagi Bawaslu kabupaten/kota se-provinsi Lampung di Bandar Lampung, Selasa (03/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan, KPU dan KPU Kota Jayapura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

“Memberikan teguran tertulis kepada KPU Republik Indonesia dan KPU Kota Jayapura,” kata Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Petalolo saat membacakan putusan laporan Nomor 84/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Senin (2/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Bawaslu memutuskan, KPU Kalimantan Barat (Kalbar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2019.

“Memerintahkan KPU Kalbar untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Kalbar,” ucap Ketua Majelis Ratna Dewi Petalolo saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu, Senin (2/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 452 perempuan pengawas pemilu seluruh Indonesia mendeklarasikan kesiapannya mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Deklarasi dihelat di area Car Free Day (CFD) tepatnya di depan Kantor Bawaslu Jalan MH. Thamrin 14 Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Baca juga: Dewi Harap Jumlah Perempuan Pengawas Pilkada 2020 Lebih dari Pemilu 2019 

Wakatobi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum persiapan menjelang gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Salah satu poinnya adalah netralitas ASN dan TNI/Polri sebagai bagian dari Pilkada Serentak 2020 yang bersih dan imparsial.

Baca juga: Sambut Pilkada 2020, Bawaslu Akan Evaluasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, suksesnya Pemilu 2019, tidak lepas dari peran perempuan pengawas pemilu. Sehingga, dia berharap dalam Pilkada 2020, jumlah pengawas perempuan akan lebih banyak dibandingkan Pemilu 2019.

Baca juga: Bawaslu Apresiasi Kerja Keras Perempuan Pengawas Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan formulir model DA1 DPR untuk Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan sepanjang berkaitan dengan Partai Nasdem. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Bawaslu berencana untuk melakukan evaluasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengajak kaum perempuan di tanah air baik perorangan maupun lembaga turut serta mengawasi gelaran Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Hal tersebut disampaikan Gunawan dalam acara Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia yang dihadiri lebih dari 500 pengawas pemilu dari kalangan perempuan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi perjuangan kerja keras para perempuan pengawas pemilu dalam mengawal gelaran Pemilu 2019. Menurutnya, menjadi pengawas pemilu membutuhkan keberanian dan integritas yang kuat.

"Maka keberadaan kaum hawa sebagai pengawas pemilu menunjukkan bahwa perempuan mampu bersaing dengan laki-laki," ucapnya dalam acara Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia di Gambir Jakarta, Sabtu (31/8/2019).