Morotai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu M Afifuddin berharap, proses Pilkada Serentak 2020 tidak terhambat dan dihambat siapapun supaya pelaksanaannya berjalan sukses. Ajang pesta demokrasi tahun depan akan dilangsungkan di 270 wilayah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk 8 wilayah di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Baca juga: Fritz Ajak Peserta Sekolah Kader Berani Awasi Proses Pemilu
“Pilkada 2020 nanti harapan saya, harapan kita semua, baik penyelenggara atau masyarakat provinsi Maluku Utara secara keseluruhan tentu ingin Pilkada 2020 nanti berjalan baik dan menghasilkan pemimpin yang amanah,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pilkada 2020 di Maluku Utara, Selasa (8/10/2019) malam.
Afif—biasa dia sapa—menekankan, sinergi antarpenyelenggara pemilu harus dikuatkan. Lalu, ada pula aksi penangkalan dan pencegahan yang bisa menggangu tahapan pilkada. Misalnya, sebut Afif, terkait politik uang, pihak yang ingin adu domba membenturkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
“Saya rasa untuk menghasilkan pilkada sesuai keinginan masyarakat, penyelenggara terutama jajaran Bawaslu atau pengawas pemilu Ad hoc (sementara) yang akan dibentuk nanti dapat menggandeng masyarakat untuk mencegah terjadinya politik uang, isu SARA, dan pelanggaran lainnya,” tutur jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Baca juga: Pimpinan Bawaslu Minta Bawaslu Daerah Cermat Saat Teken Anggaran dalam NPHD
Sedangkan di Malut sendiri, akan ada delapan wilayah yang melaksanakan pilkada antara lain Kota Ternate dan Tidore, Kabupaten Halmahera Utara, Barat, Timur, Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini memerintahkan jajaran Bawaslu setempat untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan.
“Saya minta pengawasan serta pencegahan dimaksimalkan. Dimulai dari hulunya, misal terkait pendanaan dari NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) jika belum selesai ayo jemput bola. Ajak pemda setempat percepat dalam pembahasannya,” tegas Afif.
Sesuai data yang dia paparkan, ada sekitar 100 lebih wilayah di seluruh Indonesia yang belum merampungkan NPHD. Afif mengaku, tidak ingin NPHD bermasalah mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.
Editor: Jaa Rizka Pradana
Fotografer: Irwan
 |
 |
Webmail
