Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menginginkan pererekrutan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dimulai sejak jauh hari. Dalam hitunganbya, perekrutan sudah dimulai satu tahun sebelum penyelenggaraan pemilu berlangsung.
Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin berharap pengawas partisipatif membumikan nilai-nilai pengawasan. Menurutnya, upaya tersebut menjadi kunci dalam menekan pelanggaran Pilkada Serentak 2020.
Afif menegaskan, masyarakat menjadi elemen penting dalam setiap pengawasan pemilu. Dia beralasan, pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi rakyat semestinya menjadi ruang keterlibatan rakyat untuk saling menjaga setiap prosesnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memandang regulasi penindakan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI masih lemah pada Pemilu 2019. Menurutnya, regulasi yang berlaku masih sangat birokratis, sehingga menyebabkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan para abdi negara tersebut.
Magelang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyosialisasikan gerakan antipolitik uang. Menurutnya kegiatan ini banyak menyasar kepada kaum perempuan yang erat dengan kebutuhan rumah tangga.
Maka dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, Dewi menekankan, menindak politik uang bukanlah hal mudah. Dia menilai, politik uang sudah menjadi budaya yang lekat dengan masyarakat, bahkan ada sebagian masyarakat menganggap hal tersebut benar.
Halamahera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, penyelenggara pemilu harus bisa menjaga sikap politiknya. Meski bisa memilih, namun dia meminta para penyelenggara pemilu tidak mengungkapkan secara terbuka terhadap pilihannya.
"Penyelenggara pemilu diharapkan netral dan imparsial dalam melekukan tugas dan wewenangnya. Lebih khusus untuk Bawaslu dan KPU," tuturnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Gebyar Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Alun-alun Kantor Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara (Malut), Jumat, (29/11/2019)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Peneliti Senior Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, proses demokrasi Bangsa Indonesia merupakan proses yang panjang dan tidak mudah. Dalam konteks penegakan hukum pemilu, dia menegaskan, warga bangsa bersepakat agar Bawaslu harus dipertahankan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Seminar Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu sangat bermanfaat bagi perspektif membangun masa depan Bawaslu. Dia meyakini, Bawaslu sedang bertransformasi menuju lembaga yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
"Bawaslu berupaya membuat beberapa temuan-temuan baru dan hal baru yang diidamkan oleh proses demokratisasi di Indonesia," ungkapnya saat menutup seminar, Kamis (28/11/2019) sore.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu disarankan untuk merekrut penyidik serta penuntut dari Kepolisian dan kejaksaan yang memahami seluk beluk pemilu. Hal ini bertujuan memudahkan Bawaslu dalam upaya menegakkan hukum pemilu.
Hal itu dikatakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi dalam Seminar Nasional Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
"Bawaslu sebaiknya coba buka ruang untuk rekrut penyidik dan penuntut yang kapabel serta punya integritas yang tinggi," tuturnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyadari penegakan hukum pemilu belum berjalan efektif. Menurut dia, terdapat beberapa persoalan yang menghambat proses penegakan hukum pemilu.
Abhan menjelaskan, hambatan pertama, yakni terdapat pengaturan yang kurang jelas dalam norma-norma hukum atau perundang-undangan pemilu. Hal ini baginya menimbulkan banyak penafsiran. Dia mencontohkan seperti pengaturan kampanye, politik uang, subjek hukum pelaksana, peserta, dan tim kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, pengaturan pengawasan pemilu dari tahun 1982 sampai 2019 berkembang cukup baik. Aturan kelembagaan, unsur-unsur pembentukan serta tugas kewenangan Bawaslu berevolusi menjadi tetap, kuat dan mandiri.
Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di beberapa daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan bentuk sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) khususnya di Kabupaten Purworejo yang bertujuan mencegah potensi pelanggaran pemilu secara massif, Kamis (28/11/2019).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mohamad Afifuddin berharap, sosialisasi pengawasan menyentuh semua golongan masyarakat, termasuk kalangan disabilitas. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memasukan running text (tulisan berjalan) di setiap produk sosialisasi yang menggunakan video.
Baca juga: Afif: Kader Pengawas Penguat Demokrasi
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Anggota Bawaslu Mohammad Afifuddin melepas kader Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Bandung. Dalam sambutannya Afif mengatakan, kehadiran kader pengawas partisipatif sebagai penguat demokrasi di Indonesia.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak seluruh anggota Bawaslu untuk melakukan hal yang berbeda dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terutama untuk Pilkada 2020 mendatang dengan kerja nyata.
Salah satu hal yang berbeda itu, kata Fritz, dengan tidak hanya sekadar berbicara pengawasan partisipatif semata, melainkan dengan kerja nyata.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 agar tidak terlena dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Menurutnya, meskipun mediasi memberikan kemudahan, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui ajudikasi tetap dilaksanakan.
