Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadiri peringatan Natal, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meyakini pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung secara demokratis. Meski begitu, dia menjabarkan potensi tantangan yang dihadapi untuk mengawasi pilkada tahun depan.
Guna memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung secara demokratis ungkap Fritz, Bawaslu memiliki fokus yang akan dilakukannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap terjalinnya kerja sama antarlembaga. Hal ini dia sampaikan agar dapat mendeteksi lebih dini ancaman yang mungkin terjadi pada Pilkada 2020.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa mengawasi penyelenggara pemilu, termasuk pengawas pemilu baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dia pun meminta para mahasiswa mau mengawasi berbagai pihak yang dianggap rawan diintervensi untuk bermain mata menyalahgunakan wewenang.
Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi pengabadian kinerja pengawasan Pemilu 2019 oleh Bawaslu DKI Jakarta dalam bentuk buku sebagai refleksi secara nasional. Menurutnya, DKI Jakarta merupakan barometer Indonesia.
Afif menjelaskan, saat pasca pemilu bisa merefleksikan apa yg sudah dilakukan Bawaslu. “’Baiknya apa, kurangnya apa dalam Pemilu 2019?,” sebutnya dalam acara Penyusunan Buku Kinerja Pengawasan Louching Buku dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu DKI Jakarta, Kamis, (19/12/2019).
Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, sanksi adat perbuatan politik uang dalam pemilihan lebih menakutkan daripada sanksi dalam UU. Hal ini Dewi ungkapkan usai melihat Tari Paduppa.
Dalam tarian adat Sulawesi Selatan itu, nampak empat penari laki-laki berbaju hitam memperagakan adegan transaksi politik uang. Di akhir tarian nampak terjadi perkelahian hingga terjadinya pembunuhan karena ada pihak yang menolak politik uang.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyebarkan informasi, terlebih jika yang disebarkan adalah kabar bohong atau hoaks. Pasalnya penyebar kabar bohong dapat diancam dengan pelanggaran pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Jeneponto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan gerakan moral tolak politik uang di seluruh pemilihan. Gerakan semacam ini baginya bisa dimulai dalam pemilihan kepala desa (pilkades).
Jeneponto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Jeneponto menjadikan Desa Bangkalaloe di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai desa pengawasan dan antipolitik uang.
Desa yang terletak di Kabupaten Jeneponto ini dikenal sebagai desa terbaik dari 83 desa yang ada di Jeneponto. Desa tersebut punya segudang prestasi mulai lokal sampai nasional. Tak ayal, banyak penghargaan menghiasi dinding-dinding kantor kepala desa.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak mahasiswa ikut mengawasi proses Pilkada Serentak 2020.
"Teman-teman mahasiswa bisa menjadi ujung tombak pengawasan itu sendiri. Pada tahun 2020 ada sekitar 270 daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah," katanya saat menjadi pembicara Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilu 2019 dan Persiapan Pengawasan Pilkada 2020 di Kampus Universitas Katolik St. Thomas Sumatra Utara, Rabu (18/12/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisioner KPU Hasyim Asyari menyambut baik diluncurkannya Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Menurutnya, aplikasi ini bisa menjadi langkah lanjut mewujudkan integrasi digitalisasi antarlembaga penyelenggara pemilu.
Hasyim menilai, dikarenakan KPU bekerja di ranah teknis pemilu, sedangkan Bawaslu di ranah pengawasan, maka sebaiknya dapat dibangun sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah kepentingan yang terkait pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang baru diluncurkan Bawaslu memiliki keunggulan dibandingkan versi sebelumnya. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, SIPS kini sudah bisa diakses hingga kabupaten/kota.
Untuk diketahui, SIPS telah digunakan sebelumnya untuk Pemilu 2019 guna mempermudah permohonan sengketa. "SIPS yang terdahulu terbatas (tingkat) provinsi. Tahun ini terbuka untuk (tingkat) kabupaten/kota," jelasnya saat peluncuran SIPS di Jakarta, Selasa (17/12/2019) malam.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abha berharap, tidak banyak lembaga yang menangani penegakan hukum pidana pemilu. Hal ini menurutnya guna memberikan kepastian keadilan pemilu.
Dia menjabarkan, saat ini berbagai berbagai instansi menangani penegakan hukum pemilu. Dia nenunjuk dari peradilan umum seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Ada pula Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) untuk mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu. Aplikasi berbasis digital ini pun telah siap digunakan para pencari keadilan pemilu dalam ajang Pilkada Serentak 2020.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, SIPS ini lahir atas minimnya waktu pencari keadilan pemilu yang ingin mengajukan sengketa ke Bawaslu. Menurutnya, UU hanya memberikan waktu tiga hari setelah objek sengketa diketahui untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, siap menerima para pemenang Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2019. Gunawan percaya bahwa setiap pemenang siap bekerja di Bawaslu.
"Saya janji, juara I, II, dan III bisa bekerja di Bawaslu," katanya saat malam puncak final debat di Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Salah satu juri Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia, Kaka Suminta meyakini, masa depan Indonesia tidak akan hancur. Hal ini dalam menjawab soal wacana pesimisme yang mengkhawatirkan masa depan Indonesia akan hilang.
