Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan pentingnya koordinasi antardivisi pengawasan dan penyelesaian sengketa Bawaslu guna mengakomodir keterbukaan informasi publik.
Hal itu dia sampaikan guna mengantisipasi potensi sengketa yang mungkin terjadi apabila Bawaslu dianggap tidak terbuka dengan keterbukaan informasi publik karena tak berjalannya koordinasi antardua divisi tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu belajar dari pengalaman pengawasan Pilkada tahun2017 dan 2018 serta Pemilu Serentak 2019. Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, dari pembelajaran tersebut ditemukan kelemahan kesadaran hukum para pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat. Untuk itu, akan dibentuk kader demokrasi desa yang bertugas menggelorakan kapasitas pengawasan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memaparkan rencana strategis (renstra) periode 2020-2024 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satunya tentang penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakini, langkah Bawaslu menerima laporan administrasi pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu Serentak 2019 oleh KPU pada 21 Mei lalu sudah tepat.
Hal itu disampaikannya saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Prototype Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPSS) di Jakarta, Selasa (19/11/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, sinkronisasi hasil pengawasan Pemilu 2019 bisa mengacu laporan pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, dalam laporan tersebut, hasil pengawasan Bawaslu telah valid.
Abhan menjelaskan, data-data yang terkumpul memang sebaiknya menjadi literasi dan rujukan bagi publik dalam melihat pengawasan Pemilu 2019. Dia pun mengapresiasi laporan pengawasan yang direncanakan akan dibuat dalam bentuk buku.
Magelang - Perbedaan waktu penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020 membuat Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) mengeluarkan buku saku. Anggota Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih mengungkapkan, buku saku penanganan pelanggaran untuk pemilihan tahun 2020 menjadi pegangan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
Magelang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi Pilkada 2020, Ketua Bawaslu Jawa Tengah M Fajar SAK Arif mengharapkan jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) dapat melaksanakan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatam (Panwascam) dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, perekrutan Panwascam di 21 kabupaten/kota harus sesuai kebutuhan.
Purwokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, eksistensi lembaga pengawas pemilu tak perlu diragukan lagi. Setidaknya, pemberian penguatan kewenangan oleh DPR merupakan bukti nyata pembuat Undang UU telah merasakan kehadiran Bawaslu.
"Ini berarti pembentuk UU merasakan betul kehadiran Bawaslu," ucapnya di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (16/11/2019) malam.
Purwokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajarannya lebih kreatif menyosialisasikan pencegahan pelanggaran Pilkada 2020 ke masyarakat. Dia meminta Bawaslu daerah mulai memproduksi konten-konten pencegahan dengan menggunakan audio visual.
Purwokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, mekanisme perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus jelas dan terukur. Hal ini penting supaya Panwascam Pilkada 2020 berkualitas karena merupakan tulang punggung Bawaslu.
Menurutnya, tahapan rekrutmen Panwascam bukan persoalan ringan. Persoalan-persoalan pada tahapan pemungutan dan penghitungan berawal dari pengawasan jajaran Ad hoc (sementara). Karena itu, Abhan menegaskan perlunya penguatan jajaran Ad hoc, khususnya Panwascam untuk bisa menjalankan fungsinya secara baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawasalu Abhan menegaskan, tak ada larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, aturan turunan seperti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) harus taat asas hukum dengan mengikuti UU yang masih berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan pentingnya peran bagian hubungan masyarakat (humas) dalam mencitrakan Bawaslu di mata publik. Menurutnya, pemberitaan yang disampaikan humas penting untuk membentuk pandangan publik terhadap kinerja Bawaslu.
Perempuan kelahiran Palu ini menyatakan, dalam membuat berita, humas harus mampu membuat publik kenal dan dekat dengan Bawaslu. Humas lanjutnya, bisa mengenalkan tugas dan kewenangan serta capaian Bawaslu dalam setiap pemilu maupun pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) harus dapat menjadi acuan bagi publik yang mencari keadilan pemilu. Menurutnya, Perbawaslu mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengiplementasikan perintah UU untuk menegakkan keadilan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap rancangan revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017 dapat meningkatkan pengawasan pencalonan, terutama pencalonan perseorangan. Menurutnya, pencalonan perseorangan bisa menjadi sumber sengketa dalam Pilkada 2020 apabila KPU membatasi akses dokumen pencalonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pengawas pemilu harus menggunakan media sosial (medsos) dengan baik dan bijaksana. Menurutnya, penggunaan medsos perlu memberikan informasi seputar pengawasan kepemiluan, sehingga perlu melatih penulisan yang baik dan benar.
Dia mengungkapkan, medsos adalah ruang pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat. Karena itu, baginya, setiap konten harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan kerja-kerja pengawasan pemilu.
