Berita

Jakarta, Badan Pengawasa Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan dalam pelaksanaannya, demokrasi secara substansial sering kali dibandingkan dengan demokrasi prosedural. Menurutnya hal tersebut terpisah.

"Menurut saya, pendekatan demokrasi dalam pemilihan kerap membandingkan  demokrasi substansial dan prosedural," katanya saat mengikuti secara daring (dalam jaringan) acara bedah buku: Spritualitas Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Kamis (12/8/2021).

Wajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Ketua Bawaslu Abhan mengatakan keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan proses demokrasi yang luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adiil).

"Tidak semuanya penyelenggara, apalagi Bawaslu ini dibebani harus terus-terusan dalam proses demokrasi," kata Abhan saat pembukaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021 di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (11/8/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai Sekolah Pengawas Pemilu Serial Investigasi yang digelar Bawaslu Kalimantan Barat (Kalbar), sangat penting bagi jajaran Bawaslu. Sebab, investigasi merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh jajaran pengawas ketika menghadapi dugaan pelanggaran pemilihan.

"Pengawas harus bisa melakukan investigasi setiap permasalahan. Baik itu temuan atau laporan dari masyarakat," ujarnya saat membuka Sekolah Pengawas Pemilu Serial Investigasi secara daring, Selasa, (10/8/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Papua, dan Plh Bupati Yalimo melaksanakan rapat koordinasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Yalimo, Provinsi Papua pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar yang mengikuti secara daring (dalam jaringan), Senin (9/8/2021) menyampaikan bebera hal penting.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nikson Entengo menginisiasi Gerakan Membangun Komitmen Masyarakat Mengawasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah (Gerbang Kommpak) rancangan tersebut tertuang dalam Rancangan Proyek Perubahan (RPP).

“Saya berharap semoga pelaksanaan proyek perubahan Gerbang Kommpak ini dapat bermanfaat bagi jajaran pengawas pemilu serta masyarakat," ujar Nikson di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kamis (5/8/2021).

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menghadiri pelaksanaan verifikasi pengganti antar waktu (PAW) calon anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran mantan Ketua Bawaslu Jateng itu untuk memastikan PAW calon anggota Bawaslu Wonigiri memiliki integritas dan siap mengabdi untuk demokrasi khususnya jelang Pemilihan Serentak 2024.

Abhan menjelaskan Bawaslu akan menjadikan verifikasi PAW ini sebagai alat untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat dari empat calon anggota Bawaslu Wonogiri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menguraikan strategi Bawaslu dalam penguatan saksi peserta pemilu. Dalam Pemilu 2019 misalnya, Bawaslu telah melatih para saksi peserta pemilu hingga membuat buku saku saksi.

Dia mengatakan Pasal 351 ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan mandat kepada lembaga pengawas pemilu untuk  melatih para saksi dari peserta pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja sama terkait rencana penggunaan tanda tangan dan sertifikat elektronik di lingkungan Bawaslu. Ketua Bawaslu Abhan menuturkan kerja sama tersebut diperlukan untuk memperkuat sinergitas yang nanti akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu dan BSSN.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyambut baik pemeriksaan pendahuluan kinerja atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua Bawaslu Abhan menyatakan telah memberikan arahan kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mempersiapkan diri dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan enam pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Sekertariat Jenderal Bawaslu dan Sekertariat Bawaslu Provinsi. Pelantikan mengambil tempat di Kantor Bawaslu, Jl. MH Thamrin 14 Jakarta, Senin, (2/8/2021).

Gunawan meminta pejabat yang dilantik untuk segera mempersiapkan diri melakukan tugas-tugas pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Tahapan pemilu serentak diprediksi akan dimulai pada awal tahun 2022.

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil dari pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Dalam sidang pembacaan putusan yang diikuti secara daring (dalam jaringan) Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan jajaran pimpinan Bawaslu Kalsel; Bawaslu Sumut; dan Bawaslu Labuhanbatu, MK memerintahkan menetapkan pengesahan hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang telah digelar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap tidak lagi terjadi perubahan peraturan teknis secara mendadak yang kerap terjadi jelang pemilu atau pilkada. Menurutnya penyelenggara pemilu harus memiliki aturan teknis yang sama ketika tahapan pemilu atau pemilihan (pilkada) telah berlangsung.

Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Saiful Jihad mengatakan jajaran Bawaslu bersama 'stakeholder' berupaya mencegah politik uang dari hulu sampai hilir dengan mendorong lahirnya peraturan antipolitik uang di tingkat desa/kelurahan. Menurutnya akar persoalan korupsi adalah politik uang atau politik transaksional yang merusak demokrasi sehingga harus menjadi musuh bersama.