Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi dinamika politik dan tantangan pengawasan yang kian kompleks, Anggota Bawaslu Puadi mendorong pentingnya penguatan kelembagaan pengawas menuju Pemilu 2029.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, saat ini Bawaslu sedang membuka diskusi dengan semua pihak, termasuk para akademisi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bawaslu untuk mendengar masukan akademisi terkait organisasi di Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah alasan urgensi revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dalam webinar nasional dengan tema; Quo Vadis Revisi Undang-Undang Pemilu. Pertama, kata Bagja, revisi UU Pemilu demi mewujudkan kepastian dan kesatuan hukum pemilu.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan hanya pemilih yang sah dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dapat menggunakan hak pilih saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Jayapura.
Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melakukan pengawasan langsung PSU kedua di Barito Utara. Dia mengakui cukup puas dengan partisipasi pemilih meskipun gelaran ini merupakan kali kedua dilakukan.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi, melakukan pengawasan dan supervisi secara langsung terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah wilayah Provinsi Papua, Rabu (6/8/2025), yakni di TPS 02 Desa Nendali Distrik Sentani Timur, TPS 06 Kelurahan Vim Distrik Abepura, dan TPS 33 Hinekombe Distrik Sentani.
Boven Digoel, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel. Dia menilai partisipasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Boven Digoel masih kurang.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sejumlah aktivis perempuan mengapresiasi terbitnya buku "Srikandi Mengawasi Pemilu 2024" diantaranya mantan Komisioner periode 2012-2017 Ida Budhiati dan jurnalis senior Lucia Weny Ramdiastuti.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pengawas pemilu se-Papua mengawasi secara ketat dan memastikan distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Papua berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Pasalnya, kata dia, dalam hitungan jam lagi menuju pemungutan suara.
Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melakukan patroli pengawasan jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dia menyampaikan fokus pengawasan yang dilakukan adalah mencegah adanya praktik politik uang.
Keerom, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meninjau langsung persiapan pengiriman logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di gudang logistik Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Provinsi Papua sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Boven Digoel, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, menegaskan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel harus dilakukan secara luar biasa.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Papua harus berlangsung bersih dan bebas dari praktik politik uang.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua bukan sekadar pengulangan proses teknis, melainkan momentum menguji integritas dan profesionalitas seluruh jajaran pengawas pemilu. Hal itu disampaikan dalam Rapat Persiapan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Papua melalui daring, Senin (4/8/2025).
