Totok Harap CPNS Bidang Hukum Paham Isu-isu Demokrasi
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagian Hukum Bawaslu memahami isu-isu demokrasi. Sebab menurutnya, Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk memperkuat demokrasi.

Lantik 146 Pejabat, Sekjen Minta Selalu Jaga Integritas dan Soliditas
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady, secara resmi melantik 146 pejabat di lingkungan Bawaslu, Jumat (13/6/2025). Dalam arahannya, Ichsan menekankan pentingnya menjaga integritas dan soliditas dalam menjalankan tugas di posisi yang baru.

Hut DKPP Ke-13, Bawaslu Harap DKPP Jaga Integritas dan Marwah Penyelenggara Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke-13 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap DKPP dapat konsisten menjaga integritas penyelenggara pemilu. Sebab, dia menjelaskan etika adalah hal yang penting untuk membangun kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.

Bagja Minta 1.880 CPNS Baru Bawaslu Segera Adaptasi Sesuaikan Ritme Kerja
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta 1.880 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu untuk segera melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing.

Peringati Hari Lahir Pancasila, Sekjen Bawaslu Sebut Momentum Perkuat Komitmen Kebangsaan
Ditulis oleh : Baini Taslihudin pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady memberikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang berisi pesan penting tentang penguatan komitmen kebangsaan di era globalisasi dan digitalisasi.

Data Pemilih dan Politisasi SARA Menurun, Herwyn Tegaskan Politik Uang Masih Masalah Serius
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut politik uang selalu menjadi masalah serius dalam gelaran pemilu dan pemilihan, termasuk dalam gelaran Pemilihan 2024. Meski demikian, masalah daftar pemilih dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) cenderung menurun pada pesta demokrasi terakhir.

Herwyn Sebut LMS Sebagai Sarana Pembelajaran yang Terstruktur, Fleksibel, dan Inklusif
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan bahwa program Learning Management System (LMS) sebagai sarana pembelajaran daring yang terstruktur, fleksibel, dan inklusif. Dia juga mengatakan program ini adalah terobosan untuk menjawab tantangan dinamika pengawasan pemilu yang semakin kompleks.

Luncurkan LMS, Bagja Harap Pengetahuan Lintas Divisi Bawaslu Merata
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap peluncuruan program Learning Management System (LMS) dapat memperatakan pengetahuan antardivisi di Bawaslu daerah. Ditegaskannya, LMS harus menjadi tulang punggung dalam pengembangan dan pembelajaran terhadap materi yang berkaitan dengan kepemiluan, penegakan hukum pemilu, dan sistem pemilu.

Luncurkan Katalog Buku Bawaslu, Herwyn Harap Bisa Jadi Bahan Literasi Masyarakat
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengapresiasi katalog buku Bawaslu yang baru diluncurkan, dia berharap peluncuran katalog ini bisa menjadi bahan literasi. Sebab, dia melihat literasi pengawasan pemilu menjadi suatu kebutuhan strategis bagi masyarakat, dosen, mahasiswa, kalangan akademisi dan para stakeholder.

Bawaslu Hadiri Sidang Putusan PHP Hasil PSU, Tujuh Perkara Ditolak MK
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri sidang putusan atau ketetapan oleh Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuh perkara tersebut yakni dengan nomor register 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan  
319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk PHP Kepala Daerah Kota Banjar Baru.

Turun Langsung PSU Mahakam Ulu, Herwyn Beri Dukungan ke Pengawas TPS
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Mahakam Ulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda turun langsung mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5/2025). Kehadirannya merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam mendukung kinerja pengawasan di lapangan sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Awasi Melekat Lima TPS di Palopo, Bagja Sebut PSU Pasca-putusan MK Berjalan Lancar
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja awasi melekat pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pemilihan Walikota Palopo. Dia mengungkapkan sekilas pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Awasi PSU Pesawaran, Puadi Minta Jajaran Pastikan Data Pemilih Sesuai Putusan MK
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Puadi mengungkapkan Bawaslu akan memastikan data pemilih sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 759 TPS di Pesawaran.

Herwyn Serukan PSU Bukan Sekadar Pemilihan Ulang, Tapi Perjuangan Jaga Demokrasi
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Mahakam Ulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – “PSU Ini Bukan Sekadar Pemilihan Ulang, Tapi Perjuangan Menjaga Demokrasi!” seruan itu menggema lantang dari Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, yang berdiri di tengah barisan pengawas pemilu se-Kabupaten Mahakam Ulu. 

Bagja Awasi Melekat Proses Distribusi Logistik PSU Palopo
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengawasi distribusi logistik pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Walikota Palopo.  Sebanyak empat truk dan lima motor digunakan KPU untuk mengangkut logistik ke 48 desa/kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan.