• English
  • Bahasa Indonesia

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan penggantian antarwaktu (PAW) Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan beberapa poin masukan terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah, Rabu (15/5/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengingat padatnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024 (biasa disebut Pilkada 2024) yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) mempersiapkan perekruta

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung bersama Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana. Dalam peresmian tersebut, Bagja berharap Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat menjadi pusat pembahasan proses demokrasi.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 3 November 2015 - 16:31 WIB

Magelang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah mengungkapkan baiknya relasi antar penyelenggara pemilu ditingkat pusat yang salah satu indikatornya adalah transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak seluruhnya terlihat di daerah. Sejumlah KPU di daerah dilaporkan tidak mengedepankan aspek transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 3 November 2015 - 07:48 WIB

Batam, Badan Pengawas Pemilu – Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari puncak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 6 Oktober 2015 - 09:55 WIB

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Kendati telah dilarang lewat peraturan perundangan maupun kembali ditegaskan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap muncul disejumlah daerah.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 29 September 2015 - 19:57 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sistem Pemilu dan kepartaian dinilai memiliki dampak terhadap efektivitas sistem presidensial yang dianut. Sistem Pemilu yang tepat diharapkan dapat menghasilkan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dan muaranya adalah efektivitas sistem presidensial.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 28 September 2015 - 10:24 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia yang tergabung dalam Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Penyiaran Dalam Pilkada membahas penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui lembaga penyiaran.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 23 September 2015 - 15:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia ingin memastikan agar program-program pemerintah seperti penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan saat pemilihan kepala daerah 2015 memasuki tahapan kampanye, tidak disalahgunakan oleh pejabat atau petahana untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai Dana Desa yang didesain untuk kepentingan masyarakat desa, dijadikan klaim keberhasilan ataupun sandera oleh petahana.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 14 September 2015 - 12:20 WIB

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai salah satu provinsi yang menggelar penyelenggaran Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat perlu menyinergikan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengawal pemilihan kepala daerah yang bersih, berintegritas, dan damai.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 9 September 2015 - 08:37 WIB

Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam zona merah rawan terjadi pelanggaran di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Prof.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 8 September 2015 - 06:11 WIB

Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Kendati di cap sebagai salah satu daerah paling rawan yang masuk dalam zona merah pada pelaksanaan Pemilihan 2014 lalu, target tinggi tetap disematkan kepada Kabupaten Musi Rawas untuk gelaran Pemilihan Bupati 2015 Desember mendatang. Lewat sukses pelaksanaan pilkada yang akan diikuti tiga pasangan calon tersebut, Musi Rawas ditargetkan keluar dari zona merah bahkan menjadi percontohan bagi daerah lainnya.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 7 September 2015 - 12:03 WIB

Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Guna mendekatkan hadirnya kualitas pada proses dan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai Senin 7 September hingga Selasa 8 September esok akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text