Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Guna mendekatkan hadirnya kualitas pada proses dan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai Senin 7 September hingga Selasa 8 September esok akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.
Salah satu pertimbangan dipilihnya Kabupaten Musi Rawas sebagai lokasi pelaksanaan Rakor, karena daerah tersebut merupakan salah satu yang paling rawan pada Pemilihan 2014 silam. "Suksesnya pesta demokrasi yang akan datang, kerjasama, bahu membahu dan saling tutup kekurangan agar dapat dilakukan, sehingga harapan untuk terselenggaranya pilkada yang berkualitas dapat terwujud," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Musi Rawas, Ali Sadikin, saat memberi sambutan di Rapat Koordinasi Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015 se-Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan di Auditorium Kantor Bupati Musi Rawas, Jl. Yos Sudarso No. 02, Lubuk Linggau, Senin (7/9).
Ali mensyaratkan adanya kerja keras dari semua elemen masyarakat untuk terwujudnya pilkada yang sukses. Dalam artian, proses penyelenggaraan pilkada dapat berjalan secara demokratis dan taat asas, serta pemimpin yang dilahirkan juga mampu membawa daerah dan masyarakatnya menuju kemakmuran. Pada kesempatan itu Ali juga meminta kepada berbagai elemen seperti PNS, TNI, dan Polri untuk netral dan tidak memihak pada pelaksanaan pilkada. Selain itu kepada semua pihak, juga diharapkan menjaga kondusifitas wilayah agar pelaksanaan pilkada tidak justru memberi efek negatif. Rapat koordinasi yang dibuka Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah ini, melibatkan Bawaslu Provinsi Sumsel, Panwaslih Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, kepolisian, pemerintah daerah, Satpol PP, ormas dan LSM, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, serta media massa.
Bawaslu juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rakor Stakeholders diisi dengan lima sesi diskusi yang mengambil tema "Dukungan Fasilitasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pilkada", "Titik Rawan Pilkada Serentak dan Penegakan Etik", "Integritas Pilkada di Tengah Ancaman Politik Uang dan Penyalahgunaan Wewenang oleh Petahana", "Sengketa dan Penegakan Hukum Pilkada", dan "Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak 2015". Selain akan melahirkan rekomendasi untuk pelaksanaan pilkada serentak, Rakor Stakeholders ini juga akan meminta komitmen dari seluruh pasangan Calon Bupati Musi Rawas untuk mewujudkan pilkada yang bermartabat, aman dan damai, serta siap menerima hasil.
Penulis: Haryo Sudrajat
Foto: Irwan
 |
 |
Webmail
