Webmail
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.
Banyumas, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan pentingnya pengawas partisipatif dalam penyelenggaran pemilu dan pilkada untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Pasalnya, kata dia Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pedoman penyelesaian sengketa proses pemilu bagi publik yang disusun oleh Bawaslu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya atau peraturan yang setara. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bagi Publik di Jakarta, Selasa malam, (22/9/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan usulan penganggaran tahun 2022 dalam acara Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), DKPP, KPU dan Bawaslu di Jakarta, Selasa (21/9/2021). Hal tersebut menurutnya sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meyakini Bawaslu mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, Bawaslu bakal terus melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana hibah ke seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar pendidikan pemantau pemilu dan pilkada dalam Pemilu Serentak 2024, diserahkan kepada Bawaslu. Ini bertujuan untuk mengefisienkan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek), karena fungsi pemantauan sejalan dengan kerja pengawasan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ingin ada tempat khusus Pusat Penelitian (Puslit) bagi penyelenggara pemilu. Hal ini agar para penyelenggara pemilu mendapatkan materi atau pengetahuan tentang kepemiluan yang sama, sehingga akan berdampak positif terhadap penyamaan persepsi.
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengajak kerja sama antara penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama mengurangi kecurangan pada Pemilu Serentak 2024.
Jombang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
yang telah berlangsung sejak 2018 ini merupakan sebagai investasi dalam membangun demokrasi yang lebih baik.
“SKPP adalah investasi dalam bernegara. Kami sangat mengharapkan ada proses baik. Supaya demokrasi bisa berjalan dengan baik,” katanya saat membuka SKPP di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (19/9/2021).
Salakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menginginkan kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjadi simbol pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat membuka SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 di Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (17/9/2021).
 |
