• English
  • Bahasa Indonesia

Dumai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bertepatan hari lahir Pancasila, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Bawaslu perlu mengawal sumber daya politik dalam persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang mempersiapkan data rekam jejak dan profil pengawas pemilu seluruh Indonesia.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan tahapan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran kode etik yang merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi niatan perubahan atau kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama) antara undang-undang (UU) pemilu dan pemilihan (pilkada).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 14 Oktober 2021 - 17:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mendapat kunjungan dari jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya tambahan literasi kalangan muda dalam pengawasan pemilu. Dirinya menyambut baik niatan jajaran GAMKI yang berencana ambil bagian sebagai pemantau pemilu.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Rabu, 13 Oktober 2021 - 06:51 WIB
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memasuki tahapan pemilu maupun pemilihan, Ketua Bawaslu Abhan menuturkan Bawaslu perlu memotong rantai pelanggaran. Dia mengibaratkan  pelanggaran ini bagaikan akar rumput yang tumbuh ketika penyelenggaraan pemilu akan dimulai.
 
Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 12 Oktober 2021 - 21:41 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu sekaligus penulis Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilu 2020 Ratna Dewi Pettalolo berharap isu dalam buku tersebut dapat menjadi inspirasi dan referensi untuk dijadikan bahan penelitian bagi mahasiswa. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan bedah buku di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (12/10/2021).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 12 Oktober 2021 - 15:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mempresentasikan inovasi dan kolaborasi dalam bentuk video terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Bawaslu kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Presentasi ini merupakan pendalaman dan penjelasan video yang telah dikirimkan dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik 2021.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 12 Oktober 2021 - 13:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.

Ditulis oleh : Bawaslu Kota
pada : Senin, 11 Oktober 2021 - 20:23 WIB

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Ketua Bawaslu Abhan menyatakan Partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih. Publik atau masyarakat harus memahami lebih dalam lagi makna pemilu yaitu bagaimana mengawal setiap tahapan proses pemilu agar demokrasi sesuai dengan asas luber jurdil. Hal ini meniscayakan tidak hanya prosedural, secara substantif kedaulatan rakyat dalam mengawal proses dapat melahirkan pemimpin yang terlegitimasi. 

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 9 Oktober 2021 - 19:40 WIB

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam bedah buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak masyarakat kampus untuk mengkaji secara akademis kebijakan pemilu di Indonesia yang dinilainya masih menyisakan masalah dalam tataran regulasi. Hal tersebut menurutnya guna memperbaiki kualitas pemilu lebih baik

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 9 Oktober 2021 - 15:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) menjadi pionir di daerah masing-masing dalam menyebarkan virus-virus demokrasi dan merintis gerakan pengawas partisipatif. Hal itu disampaikan saat penutupan SKPP Tingkat Dasar di titik Magelang, Sabtu (9/10/2021).

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 9 Oktober 2021 - 00:00 WIB

Jakarta Selatan, Bawaslu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap program SKPP tingkat dasar, sebagai ikhtiar yang tepat dari Bawaslu dalam melaksanakan pendidikan politik. Ini disampaikan Afif saat membuka agenda SKPP yang berlangsung di Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).

“Program SKPP ini adalah program partisipatif yang ada ruhnya, yang mengikat lebih dalam pemahaman tugas pengawasan pemilu kepada peserta yang ikut dalam SKPP ini," ujar Afif.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Jumat, 8 Oktober 2021 - 20:30 WIB
Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan tantangan terbesar dalam hal pengawasan di wilayah perbatasan yaitu memenuhi hak politik masyarakat dengan pelaksanaan pemilu. Menurutnya di sisi lain jaminan hak untuk hidup setiap orang juga tidak bisa diabaikan.
 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text