Webmail
Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2021. Dengan ini Bawaslu berhasil mempertahankan pengelolaan keuangan secara baik selama tujuh tahun terakhir.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas internal Bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua Bawaslu di daerah secara berjenjang.
Menurut Bagja, pengawasan kinerja pimpinan Bawaslu perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas kerja pimpinan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan penggunaan dana desa untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu/pilkada tertentu masuk dalam kategori politik uang. Hal itu disampaikannya mengenai kerawanan Pemilu Serentak 2024 dihadapan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya serta perwakilan para partai politik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas. Syarat pertama, kata Bagja, ‘genuine’ atau kemurnian suara artinya pemilu jujur dan adil, tidak terdapat manipulasi, kecurangan, dan kekeliruan administrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pada hajatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (28/6/2022).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak Bawaslu daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) dapat memetakan potensi pelangggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) mendatang. Untuk itu, dia meminta adanya pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pelanggaran yang bakal muncul.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong, perlu adanya dukungan administrasi yang memadai, untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang meliputi, tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.
 |
