Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan empat syarat menjadi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu untuk masa mendatang.
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta mahasiswa berperan aktif dalam proses demokrasi. Hal itu disampaikan saat webinar Pendidikan Partisipatif di Kalangan Aktivis Mahasiswa, Kamis (28/10/2021) yang digelar di FISIP UIN Walisongo, Semarang.
"Anak muda jangan apatis terhadap persoalan demokrasi harus peduli dan jika menyimpang harus segera diluruskan bersama" ujarnya.
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Lima pimpinan Bawaslu memberikan masukan penyelenggaraan pemilu kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027. Tanya jawab dan diskusi antara para pimpinan Bawaslu dan timsel berlangsung kurang lebih satu jam, forum dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) pada Rabu (27/10/2021).
Dalam dialog tersebut, seluruh pimpinan Bawaslu menyampaikan pandangan masing-masing. Dimulai dari Ketua Bawaslu Abhan, yang menekankan pentingnya program digitalisasi pengawasan pemilu yang perlu dikembangkan lagi dalam hal inovasi.
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan Bersama dua Anggota Bawaslu, yakni Fritz Edward Siregar dan Mochammad Afifuddin melakukan kunjungan ke media massa Metro TV. Kunjungan ini dimaknai sebagai silahturahmi karena media massa menurut Abhan sudah menjadi mitra dalam menyosialisasikan program kerja dan kegiatan Bawaslu selama pemilu maupun pilkada.
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 kategori Lembaga Negara Nonstruktural terbaik dengan predikat informatif. Anugerah ini merupakan kali keempat setelah tahun lalu juga mendapatkan predikat informatif.
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan mediasi harus terus dipelajari dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasalnya cara ini dinilai Bagja menjadi cara yang dapat membuat seluruh pihak adil antaa satu pihak dengan yang lain.
Bagja menjelaskan dalam forum nantinya dapat menentukan pelapor atau terlapor sepakat menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam mediasi atau malah memilih melalui proses ajudikasi di Bawaslu. Menurutnya perlu orang-orang yang terlatih yang dapat maju sebagai mediator.
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan keterlibatan masyarakat dalam turut serta mengawasi menjadi tolak ukur kualitas demokrasi. Hal ini disampaikan pada pembukaaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo optimis bahwa rumusan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pemilu hasil penanganan pelanggaran bisa dilakukan secara terstruktur dan transparan sebelum tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dia juga berpesan Unit Pengelola harus dapat mengamankan BDP tersebut.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap para mahasiwa Universitas Udayana belajar kepada KPU dan Bawaslu dalam menggelar pemilu. Tujuannya agar para mahasisa mengetahui secara detail proses pesta demokrasi yang selama ini ada di Indonesia.
"Bisa belajar kepada KPU dan Bawaslu, terkait konflik apa saja yang bisa (jadi) batu sandungan dalam kehidupan politik mahasiswa," ujarnya dalam Workshop Kepemiluan II yang digelar secara daring, Sabtu, (23/10/2021).
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai respon dari pembentukan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang dicanangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu melakukan rapat koordinasi yang membahas tentang unsur Bawaslu Provinsi sebagai bagian dari TPD. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan unsur ini adalah regulasi.
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta adanya sinergi dari fungsi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang dimiliki Bawaslu Provinsi dan fungsi pembinaan yang dilaksanakan bagian Sumber Daya Manuy (SDM) Bawaslu RI (pusat). Hal ini baginya penting dilakukan sinergi agar pembinaan serta keberadaan kelembagaan Bawaslu sesuai mandat UU.
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Palembang, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu Sumsel menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah 2021. Sebanyak 30 peserta mengikuti proses pembelajaran selama lima hari sejak Kamis (21/10/2021) hingga Senin (25/10/2021) di Palembang.
Dalam acara pembukaan pada Kamis (21/10/2021) malam, Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto menjelaskan SKPP adalah upaya transfer pengetahuan dan menumbuhkan kader-kader. "Semakin banyak yang ikut sekolah kader akan semakin baik kualitas demokrasi dan kualitas penyelenggaran pemilu serta pemilihan," jelas Iin.
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam forum internasional keempat, Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Bawaslu terpilih sebagai Presiden GNEJ. Jabatan ini menggenapi Wakil Presiden GNEJ dari perwakilan Asia yang sebelumnya sudah disandang sejak tahun 2020.
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri forum internasional keempat Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan). Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan lima tantangan demokrasi pada masa ini.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap generasi milenial bisa terlibat kembali pada Pemilu 2024. Kaum milenial sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses transisi demokrasi ke arah yang lebih substantif yakni terlaksananya pesta demokrasi secara free dan fair. Untuk mengawal proses tersebut, kaum milenial dapat berkiprah baik sebagai penyelenggara, peserta ataupun ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggara pemilu.