Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya mencegah ujaran kebencian, kampanye hitam dan isu sara pada Pemilu Serentak 2024. Upaya tersebut dilakukan agar polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 tidak terulang kembali.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hukum Polri di Bali, Rabu, (1/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik. Menurutnya kewenangan ASN sangat rentan dipengaruhi oleh calon peserta pemilu.
Tangerang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memandang intoleransi berpotensi terjadi pada gelaran Pemilu 2024. Maka dia merasa potensi ini dapat ditekan dengan kerja bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Dalam kesempatan tersebut, Bagja menuturkan potensi intoleransi berasal dari globalisasi yang menyebabkan nilai-nilai toleransi terkikis, lalu demokrasi yang didominasi masyarakat kelas menengah. Selain itu menurutnya, perihal perkembangan media sosial (medsos) juga memberikan dampak negatif penyebaran hoaks di internet masih tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Nahdlatul Ulama (NU) akan bekerja sama guna mencegah terjadinya politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Rencana kerja sama tersebut disepakati usai Bawaslu menyambangi gedung PBNU dan diterima Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan peserta Pemilu 2024 diikat aturan yang jelas terkait batasan-batasan dalam melakukan kampanye. Bawaslu akan menindak dengan tegas peserta pemilu yang melanggar batasan kampanye tersebut.
"DPRD (kalau menjadi peserta lalu berkampanye) juga diikat oleh aturan-aturan terkait dengan pemilu salah satunya terkait dengan batasan-batasan kampanye pemilu," ujar Totok dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Jakarta, Senin (27/2/2023).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingin komunitas digital terkait pengawasan partisipatif digital dalam aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu' bisa menjangkau warga negara indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Maka dari, dia meminta aplikasi tersebut untuk diperkuat.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak generasi muda, gotong-royong bersama Bawaslu dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Salah satunya dengan melek informasi kepemiluan guna meningkatkankualitas demokrasi.
Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada 26 Februari 2023, Bawaslu melantik 15 Panitia Pengawas (Panwaslu) Luar Negeri di Malaysia, yaitu Panwaslu LN di Kota Kuala Lumpur, Kuching, Kinabalu, Penang, Tawau dan Panwaslu Brunei Darrussalam di Kota Bandar Seri Begawan.
Usai pelantikan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda didampingi Anggota Bawaslu Puadi, memberikan arahan dan pembekalan seputar tugas yang akan dilakukan oleh Panwaslu LN. Salah satunya memastikan WNI memiliki hak pilih pada Pemilu Serentak 2024. Serta mengawal suara WNI sampai ke proses penghitungan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, diminta netral dalam memilih peserta yang lolos tahapan seleksi. Timsel tidak boleh memilih peserta dengan dilandasi latar belakang yang sama, akan tetapi merupakan kualitas dari peserta.
Hal tersebut dikatakan anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Pembekalan Tim Seleksi Jawa Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan empat Daerah Otonom Baru (DOB) utamakan musyawarah mufakat dalam ambil keputusan. Dia mengingatkan keputusan tidak boleh didasari oleh ego dan kepentingan masing-masing, jika harus melalui voting, itu merupakan keputusan terakhir.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan, kepala sekretariat Bawaslu provinsi merupakan sistem pendukung Tim Seleksi (Timsel) yang akan melakukan seleksi calon anggota Bawaslu provinsi, bukan sebagai bawahan atau anak buah timsel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawasan pencalonan perseorangan untuk DPD RI dilakukan secara melekat. Dia pun menyatakan harapan agar proses mediasi diutamakan sebagai perwujudan dari musyawarah mufakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan potensi kerawanan pemilu di luar negeri (LN) sebelum pemungutan suara. Potensi kerawanan tersebut, kata dia, berdasarkan pengalaman penyelenggaran Pemilu 2019 silam.
Potensi kerawanan di LN yang kemungkinan terjadi, kata dia, politik uang. Potensi kerawanan politik uang ini, jelas Bagja banyak terjadi di daerah-daerah yang banyak WNI sebagai tenaga kerjanya baik perkebunan dan asisten rumah tangga seperti Hongkong, Jedah dan Malaysia.
