Berita

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Administratif dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 kepada komisioner KPU Kabupaten/Kota yang tersebar di 16 provinsi. Dia menyampaikan mengenai perbedaan penyelesaian sengketa pada Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya, konsep mediasi yang ada di Bawaslu, serta meminta KPU untuk melaksanakan saran perbaikan dari Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pelaksana harian (Plh) Ketua Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu menjamin keamanan data pribadi bagi pelapor dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hal tersebut dikatakannya saat berdiskusi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah aktivis anak di gedung KPAI, Kamis (30/3/2023).

"Jangan khawatir untuk melaporkan ke Bawaslu (jika mengetahui pelanggaran pidana pemilu), karena sebagai pelapor, Anda dilindungi data pribadinya," kata Lolly.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih, Bawaslu menemukan sebanyak 94.956 orang yang masih di bawah umur dan belum menikah masuk dalam daftar pemilih. Untuk itu, Pelaksana harian (Plh) Ketua Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat mengecek datanya dan keluarga melalui aplikasi Sistem Data Informasi Pemilih (Sidalih).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan penjelasan mengenai alur dan kronologis putusan sidang penanganan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Dalam putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Partai Prima tersebut, Bawaslu mencoba memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum yang ada dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dalam rangka melakukan pencegahan Politisasi SARA di Pemilu 2024, Bawaslu menggelar diskusi lintas iman bersama para tokoh agama di Jakarta, Sabtu, (25/3/2023). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menganggap perlu persamaan makna politisasi SARA dan politik identitas sebagai mitigasi bagi Bawaslu lakukan pencegahan.

"Diharapkan, diskusi kali ini menghasilkan persamaan definisi guna membantu Bawaslu membuat strategi menangkal politisasi SARA dan politik identitas," kata Lolly saat membuka diskusi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan ngabuburit pengawasan partisipatif 2023. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan ini adalah upaya Bawaslu dalam meningkatkan literasi pengawasan pemilu pada Bulan Ramadhan 1444 H.

Dia bercerita ngabuburit ini merupakan pengembangan inovasi dari Tadarus Pengawasan yang dilakukan Bawaslu sejak 2020. Menurut Lolly, tadarus pengawasan ketika masa pandemik covid-19 mampu mengisi ruang ruang kosong untuk literasi demokrasi dan pemilu di Indoensia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewaspadai adanya potensi pemilih ganda. Hal ini didasari oleh hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelumnya yang telah dilakukan jajaran Bawaslu daerah.

Berdasarkan hasil pengawasan coklit melalui alat kerja A3.DP-3, dari 16.683.903 pemilih yang diuji petik, ada trend Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk ke dalam daftar pemilih. Berdasarkan angka tersebut, dia mengungkap trend yang paling banyak ditemukan adalah pemilih yang salah penempatan TPS.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak kaum zillenial tidak hanya ikut pemilu, melainkan ikut mengawasi konten-konten pemilu di media sosial. Pasalnya, kata dia, pemilih Pemilu 2024 akan didominasi pemilih muda atau zillenial yang banyak memanfaatkan teknologi informasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) hati-hati saat melakukan foto bersama dengan bakal calon atau pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024. Sebab, jika mengikuti gerakan tangan tertentu yang bisa dikaitkan dengan peserta pemilu, akan dijatuhi sanksi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady secara simbolis menandatangani penerimaan dana hibah dari Bupati Kaimana Freddy Thie di lantai 5 Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Hibah berupa tanah seluas 5000 meter persegi rencana akan dibangun gedung kantor Bawaslu Kabupaten Kaimana demi menunjang kerja pengawasan pemilu.

Ichsan menyatakan ucapan terima kasi atas bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana, Provinsi Papua Barat tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemillihan Umum- Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Perintah tersebut berdasarkan Putusan Sidang Penanganan Dugaaan Pelangaran Administrasi Pemilu 2024 dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023.

"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh PRIMA," kata Ketua Sidang Bawaslu Rahmat Bagja, Senin (20/3/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menghadiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (20/3/2023) di Jakarta.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia dan dihadiri berbagai kementerian lembaga negara dan kepala daerah se-Indonesia.

Palembang, Bawaslu Sumsel - Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja bersama Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan ruang serba guna dan rehab kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Lubuklinggau pada hari Minggu (19/3/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta partai politik tidak membuat 'jebakan batman' terhadap penyelenggara pemilu, misalnya mengajak berdua saja di warung kopi. Hal itu kata dia, dapat menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.