Berita

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap integrasi dan sistem keamanan antar aplikasi Bawaslu akan semakin disempurnakan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, akan banyak gangguan atau masalah sistem yang bisa saja terjadi.

Puadi menyatakan pelayanan data informasi ke depan akan semakin digunakan oleh masyarakat mengingat tahapan akan semakin banyak. Sehingga, dia meminta aplikasi yang sudah ada baik untuk menerima laporan maupun merespon laporan harus bekerja maksimal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan dokumen saat pencocokkan dan penelitian (coklit). Kelengkapan dokumen tersebut, kata Puadi, akan memudahkan proses coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“Saya ajak kepada seluruh warga agar segera coklit sampai 14 maret 2023 nanti. Jika memang ada data yang kurang lengkap, langsung sampaikan kepada petugas,” ungkapnya usai coklit di kediamannya di Jakarta Barat, Selasa (21/2/2023).

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna meningkatkan kapasitas saksi peserta Pemilu 2024, Bawaslu menyusun modul penguatan kapasitas saksi peserta pemilu. Herwyn menjelaskan pembuatan modul tersebut karena belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi peserta pemilu dan pembuatan buku panduan peserta pemilu.

"Isu krusial mengenai saksi pemilu ialah belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi pemilu," ujarnya saat diskusi kelompok terpumpun Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Modul Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu di Balikpapan, Selasa (21/02/2023).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan harapan, Bawaslu dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keangan (BPK). Untuk itu, dia berharap Bawaslu daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat membuat akuntabilitas dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran pengawas tidak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN saja, tetapi juga mengawasi netralitas TNI dan Polri.

“Berdasarkan perintah Undang-Undang 7/2017 ketentuan Pasal 93, pengawasan netralitas penting juga untuk TNI dan Polri”, ujarnya dalam Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan, di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pimpinan Bawaslu daerah untuk terus bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, meskipun banyak yang akan habis masa jabatan tahun ini. Selain itu, Bawaslu daerah diminta mempersiapkan pelatihan bagi internal dan eksternal, termasuk pelatihan pengawas pemilu bagi peserta Pemilu 2024.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong peserta pemilu menyediakan penerjemah bagi disabilitas tuna wicara setiap kampanye. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga meminta KPU dalam menentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) ramah terhadap akses disabilitas.

Selain itu, Rahmat Bagja menjelaskan Bawaslu juga mendorong setiap TPS yang terdapat penyandang tunanetra untuk menyediakan template braille.

Kota Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan pengawasan melekat (waskat) pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kelurahan Dayeuh Luhur, Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi. Puadi menjelaskan pengawasan melekat coklit tersebut dalam rangka memastikan hak pilih warga terpenuhi.

Dia meminta Panwascam dan
Panwaslu kelurahan/desa (PKD) hati-hati dan lebih cermat dalam mengawasi proses coklit ini. Alasannya, kata dia, di sana terdapat hak pilih yang harus dilindungi.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono turun langsung mengawasi pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Dia meminta pengawas pemilu Surabaya untuk memastikan warga musiman tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

“Ini kita khawatir jangan sampai nanti data di TPS tidak sinkron dengan data hasil pengawasan pengawas pemilu saat Coklit. Jadi harus dipastikan warga musiman tidak masuk DPT," cetus Totok, Sabtu (18/02/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus mengupayakan proses pengelolaan anggaran hibah secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Memasuki tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan, penerimaan dana hibah non-pemilihan (pilkada) diwujudkan dengan penyusunan perencanaan; penganggaran; pengelolaan; dan pelaporan penggunaan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu berpesan kepada kaum zillennial untuk mensosialisasikan gerakan tolak politik uang dan politisasi SARA. Menurutnya, kaum zillennial memiliki banyak potensi yang mampu dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Dia menyampaikan itu saat menjadi narasumber dalam diskusi media yang diselenggarakan JPPR, di Media Center KPU, Jumat (17/2/2023). Pada kesempatan itu turut hadir pula Anggota KPU August Mellaz, Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro, dan Kornas JPPR Nulis Dian Paramitha.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Puadi berharap anggota partai politik (parpol) ikut memantau perkembangan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU. Dalam hal ini, dia meminta anggota parpol ikut memastikan keluarga atau tetangga sekitarnya sudah masuk dalam daftar pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Ichsan Fuady sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu. Dalam amanatnya, Bagja meminta Ichsan selaku Sekjen Bawaslu yang baru bekerja keras untuk membangun kinerja organisasi sebagai bentuk dukungan penuh pelaksanaan pengawasan pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap penentuan daerah pemilihan (dapil) Pemilu Legislatif 2024 dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi masalah hukum dalam penentuan dapil.

“Untuk memastikan terlaksananya pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya dalam forum diskusi Potensi Pelanggaran Pasca Penetapan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis, (16/2/2023) malam.