Diskusi Penanganan Konten Hoaks, Fritz: Perlu Adanya 'Link' Verifikasi Konten Antarlembaga
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menganggap perlu ada koneksi atau 'link' (pranala/hubungan kerja sama)
antar-lembaga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) guna menindak konten yang mengandung unsur 'hoaks' (kabar bohong). Hal ini baginya dapat meredam kegaduhan informasi akibat penyebaran konten hoaks.

Dalam Forum Utrecht Law School, Bagja Sampaikan Dasar Penegakkan Hukum Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.

Delegasi GNEJ dari Taiwan, AS, dan Meksiko Diskusikan Perjuangan Keseteraan Gender dalam Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Tiga delegasi General Network on Election Justice (GNEJ) berdiskusi soal kesetaraan gender dalam pemilu di negaranya masing-masing yakni di Taiwan, Amerika Serikat (AS), dan Meksiko. Ada berbagai persepsi mengenai keterpilihan perempuan dalam tren keterpilihan.

Forum Penyelenggara Pemilu Dunia, Bagja Sampaikan Cara Indonesia Siapkan Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membagikan strategi Indonesia dalam menyiapkan gelaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Menurutnya pemilu di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang mempunyai karakteristik khusus dengan berbagai tantangan.

Regional Asia GNEJ, Dewi Paparkan Wewenang Investigasi Bawaslu Beserta Kendalanya
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan kewenangan investigasi yang dimiliki Bawaslu terkait penanganan pelanggaran pemilu pada Program Of The Asia Regional Event dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ).

Dalam forum internasional GNEJ, Bawaslu Berbagi Praktik Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kapasitas SDM
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan Bawaslu banyak menggunakan teknologi dalam melakukan pengawasan pemilu, diantaranya penggunaan Management Learning System (MLS) Bawaslu dalam meningkatkan kualitas SDM di Bawaslu.

Delegasi GNEJ dari Afrika Selatan dan Prancis: Keadilan Pemilu itu Kunci Demokrasi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Secara filosofis, keadilan pemilu merupakan kunci dari demokrasi. Demikian disampaikan President of the Scientific Commite of The Global Network On Electoral Justice (GNEJ) Jean-Philippe Derosier, President of the Electoral Court of the Electoral Court of South Africa Boisseie H.

Bagja Minta PJ Kepala Daerah Harus Netral dan Komit Sukseskan Pemilu Serentak 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Pengisian Jabatan (PJ) kepala daerah harus netral dan berkomitmen sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Buka GNEJ di Bali, Bawaslu Ajak Anggota GNEJ Berjuang Bersama Tegakkan Keadilan Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu selaku Presiden Global  Global Network On Electoral Justice (GNEJ) 2022-2023 mengajak seluruh anggota GNEJ berjuang bersama menegakkan keadilan pemilu. Hal tersebut dikatakan ketua Bawaslu Abhan saat membuka Program Of The Asia Regional Event di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/3/2022) yang dilaksankan secara hybrid.

Abhan: Eksistensi Bawaslu di Dunia Internasional Harus Dipertahankan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta pimpinan Bawaslu periode mendatang (2022-2027) terus menjaga eksistensi Bawaslu di dunia internasional. Dia beralasan, keberadaan Bawaslu semakin diperhitungkan forum dunia internasional kepemiluan seperti dalam
Global Network on Electoral Justice (GNEJ).

Bawaslu Jambi Sosialisasi SIPS Versi 3.0, Bagja: Semua Data Bisa Dilihat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) terus diperbaharui. Dengan begitu, dia berharap dapat memenuhi kebutuhan akses masyarakat secara luas.

Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Afif: IKP Jadi Panduan Cegah Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan harapan dapat mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik di setiap daerah. Hal itu dikatakannya dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bogor, Kamis (24/3/2022).

Lantik Tiga Anggota PAW Bawaslu Kabupaten/Kota, Abhan Harap Jadi Amunisi Baru Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan melakukan pengambilan sumpah pergantian antarwaktu (PAW) tiga anggota Bawaslu kabupaten/kota sisa masa jabatan 2018-2023 secara daring, Rabu (23/3/2022). Abhan berharap ketiga anggota Bawaslu terlantik dapat menjadi amunisi baru menjelang tahapan Pemilu 2024.

Konsolidasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024, Bagja Minta Seluruh Pengawas Pemilu Bersiap
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu mempersiapkan dengan baik terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 yang diperkirakan akan berlangsung pada November-Desember 2022. Dia menegaskan setiap tahapan dalam pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu 2024 harus diawasi secara ketat.

Para Pakar Beri Masukan ke Bawaslu Tentang Tantangan dan Potensi Pelanggaran Pemilu 2024
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim mengusulkan agar KPU dan Bawaslu melakukan komunikasi sejak dini dengan Komisi II DPR, untuk menyelaraskan perencanaan daftar otonomi baru (DOB) agar sesuai dengan desain daftar pemilih sesuai ketentuan undang-undang pemilu.