Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI melakukan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Kantor ORI, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Audiensi tersebut membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu RI dan ORI terkait pelayanan publik dalam pengawasan penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu akan menindak secara tegas siapapun yang melakukan praktik mahar politik. Bawaslu tidak akan pandang bulu siapapun aktor di belakangnya.
"Siapapun pelakunya, siapapun tokoh di baliknya, dan apapun parpol yang ada di belakang praktik mahar politik tersebut harus ditindak sesuai aturan yang ada," kata Fritz saat menjadi pembicara pada diskusi publik dengan tema "Menolak Mahar Politik dalam Pilkada", di Ruang Media Centre Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meyakini Bawaslu bisa membuat kasus mahar politik yang tengah hangat diperbincangkan, dapat terungkap kebenarannya. Ia mengatakan, publik akan lebih percaya terhadap Bawaslu jika Bawaslu dapat menjalankan dan menangani kasus tersebut lebih terang-menderang.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengintegrasikan dan menyempurnakan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan keuangan, Bawaslu menggelar kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat Unaudited Tahun 2017 di Bekasi sejak Selasa (16/1/2018) hingga Kamis (18/1/2018).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Serentak 2018, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/1/2018). Sosialisasi ini dilakukan kepada tim kuasa hukum masing-masing calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga bagi tim partai politik serta media massa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan agenda tunggal menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyangkut hasil uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Verifikasi Partai Politik. Putusan MK tersebut memerintahkan agar seluruh partai politik calon peserta pemilu harus dilakukan verifikasi faktual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menganalisis daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) KPU dalam Pilkada 2018. Data tersebut disediakan oleh pemerintah yang berisikan data penduduk yang memenenuhi persyaratan sebagai pemilihpada saat pemilihan yang diselenggarakan secara serentak.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin pada kesempatan ini mengatakan, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mempertimbangkan waktu yang tepat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI meluncurkan Gerakan Awasi Coklit sebagai bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih tetap oleh petugas PPDP dari KPU, di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asian Network For Free Eelections (ANFREL) tentang kerja sama dalam rangka pengembangan kemampuan dalam pengawasan Pemilu.
Nota kesepahaman ini ditandatangani Ketua Bawaslu RI Abhan sebagai pihak pertama dan Direktur Executive ANFREL Ichal Supriadi selaku pihak kedua. Penandatanganan ini digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin 14, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh tujuh partai politik (parpol) terkait sengketa pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Putusan Sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut dibacakan Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Mochamad Afifuddin, Rahmad Bagja, dan Fritz Edward Siregar, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tjahjo Kumolo menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, pengelola Barang Milik Negara (BMN) harus cermat dan bertanggung jawab dalam menghadapi audit reguler Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018.
"Jadi bukan sekadar membuat laporan tetapi BMN yang dijaga adalah pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK," terang Abhan dalam Acara Penyusunan Laporan BMN Bawaslu Semester II Tahun Anggaran 2017, Minggu (14/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar FGD terkait Pedoman dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Putusan Penyelesaian Sengketa di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menyusun SOP dalam administrasi penyelesaian sengketa.
"Melalui masukan-masukan yang ada, diharapkan SOP ini dapat mengakomodir semua proses administrasi penyelesaian sengketa," ujar Abhan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemerintah, serta komisi terkait untuk mempersiapkan pelaksananaan pilkada serentak di 171 wilayah tahun 2018. Rapat yang dihadiri Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, Jampidum Noorachmad, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua KPU RI Arief Budiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo dipimpin langsung oleh Fadli Zon selaku Plt Ketua DPR RI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar diskusi terbuka mengenai Countering Hate Speech In Elections (Melawan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu) di Jakarta, Kamis (11/1/2018). Kegiatan ini menghadirkan International Foundation For Electoral Systems (IFES) Regional Director for Asia Pacific Vasu Mohan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, pegiat pemilu, serta pemantau pemilu.
