Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Bawaslu Menempati Posisi ke 5 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2015 BAWASLU RI Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas

Press Release

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sabtu, 5 Desember 2015 12:12 WIB

POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

Senin, 30 Maret 2015 15:02 WIB

Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya

Regulasi

SOP 0081/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Unduhan
SOP 0080/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Unduhan
Keputusan Sekjen Nomor 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017
Tentang:
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum
Unduhan
Perbawaslu No.1 Tahun 2017
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Unduhan
151/KPU/II/2017
Tentang:
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Unduhan
Perbawaslu No. 14 Tahun 2016
Tentang:
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu 13 TAHUN 2016
Tentang:
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTARSI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu No. 10 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
0360/KBAWASLU/HK01.00/xr/2016
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
Unduhan
Perbawaslu No. 13 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.
Unduhan
  • Senin, 22 Mei 2017 18:27 WIB

    Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak 2018) dan Pemilihan Umum (Pemilu Serentak 2019) mendatang, Pengawas Pemilu dari Pusat sampai ke tingkat paling bawah harus saling berkolaborasi.

  • Senin, 22 Mei 2017 16:14 WIB

    Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu  - Bawaslu RI menggelar kegiatan  Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI), Gratifikasi, dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, Senin (22/5).

  • Senin, 22 Mei 2017 12:32 WIB

    Medan, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengajak masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam berbagai komunitas di Sumut untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada di Sumut 2018 mendatang. Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan partisipatif yang dicanangkan oleh Bawaslu dalam mengawal Pemilu di Indonesia.

     

  • Sabtu, 20 Mei 2017 06:25 WIB

    Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggandeng Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara dalam tajuk Focus Group Discussion (FGD) tentang Aspek Hukum Sengketa Pilkada dan Urgensi Peradilan Khusus Pemilu. FGD yang dihadiri Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar ini digelar di Caffe Potret, Kota Medan, Sumut, Jum’at (19/5).

  • Jumat, 19 Mei 2017 18:47 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Maraknya iklan-iklan politik di lembaga penyiaran, menurut Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, perlu dibatasi agar publik memeroleh haknya untuk menerima frekuensi siaran yang baik dan mendidik.

     

    Afif mengakui banyak pemilik lembaga penyiaran yang merupakan petinggi partai politik sehingga perlu aturan yang lebih tegas mengatur tentang iklan politik ini agar lembaga penyiaran tetap berimbang.

     

  • Jumat, 19 Mei 2017 13:49 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bagian Hukum Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI) menggelar kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Tentang Pembentukan Perbawaslu. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perbawaslu tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Cemara Jakarta sejak Kamis (18/5) sampai Sabtu (20/5). Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan tertib adminitrasi dan keseragaman dalam pembentukan Perbawaslu yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang baru.

     

  • Kamis, 21 Agustus 2014 22:40 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Prabowo-Hatta dalam pembacaan putusan yang disampaikan oleh Sembilan Hakim Konstitusi, di Jakarta, Kamis (21/8) malam.

    “Menolak permohonan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi.

  • Jumat, 9 September 2016 23:51 WIB

    Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.

  • Senin, 30 Maret 2015 14:13 WIB

    Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak 9 dari 12 pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Riau yang akan menggelar Pemilu Bupati/walikota serentak pada Desember tahun 2015, belum menganggarkan kebutuhan dana pengawasan pemilihan bupati/walikota secara ideal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015. Padahal anggaran ideal dibutuhkan Panwaslu untuk memaksimalkan pengawasan pemilu kepala daerah.

  • Senin, 2 November 2015 16:12 WIB

    Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan, kewenangan secara formal fungsi pengawasan memang melekat pada lembaga pengawas pemilu. Menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti, tentunya pengawasan ini menjadi sebuah tantangan yang sangat luas. Pengawas pemilu jika tidak melibatkan para pihak seperti masyarakat sipil, perguruan tinggi, mahasiswa, pemilih pemula, pengawasan tidak akan bisa optimal.

  • Senin, 25 Juli 2016 20:25 WIB

    Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan  pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing. Selain itu, semuanya meski memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, mengelola, dan melaporkan BMN tersebut.

     

  • Senin, 13 Juli 2015 10:45 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dilaksanakan tepat pukul 08.00 WIB, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro memimpin langsung apel pagi, Senin (13/7) yang diikuti oleh Pejabat Struktural beserta staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

  • Rabu, 28 September 2016 22:33 WIB

    Ambon, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap agar Walikota dan Wakil Wakil Walikota Ambon yang terpilih nanti bukan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

  • Sabtu, 17 September 2016 09:17 WIB

    Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan media gathering Bawaslu dengan awak media, Jumat (16/9) di gedung kuliah bersama Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dan Ibu Juhana, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS.

  • Jumat, 9 September 2016 23:51 WIB

    Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.

  • Jumat, 2 September 2016 00:03 WIB

    Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.

  • Selasa, 30 Agustus 2016 11:36 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

    “Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).

  • Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

  • ILM BAWASLU Mendengar
    ILM BAWASLU Mendengar
  • Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022
    Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022
  • Pelantikan Pimpinan Bawaslu RI Periode 2017 - 2022
    Pelantikan Pimpinan Bawaslu RI Periode 2017 - 2022
  • Menuju Bawaslu Awards 2017
    Menuju Bawaslu Awards 2017
  • Bawaslu Raih PR Indonesia Awards 2017
    Bawaslu Raih PR Indonesia Awards 2017
  • Tutorial Layanan Informasi Publik Bawaslu
    Tutorial Layanan Informasi Publik Bawaslu
  • ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PILKADA 2017
    ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PILKADA 2017
  • ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2017
    ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2017
  • Profil Pilkada Sulbar 2017
    Profil Pilkada Sulbar 2017