Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2015 BAWASLU RI Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Bawaslu Menempati Posisi ke 8 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Non Kementerian Tahun 2015 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB

Press Release

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sabtu, 5 Desember 2015 12:12 WIB

POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

Senin, 30 Maret 2015 15:02 WIB

Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya

Regulasi

Tentang:
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH
Unduhan
Tentang:
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH
Unduhan
Tentang:
PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI
Unduhan
Tentang:
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Unduhan
Tentang:
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Unduhan
Tentang:
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG Dl LUAR UNTUK PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
Unduhan
Tentang:
Penunjukan Role Model dan Agents Of Change di Lingkungan Badan Pengawas Pemihan Umum Tahun 2016
Unduhan
Tentang:
Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan studi lapangan mahasiswa/i UMY di Bawaslu Rl, dan atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Unduhan
Tentang:
Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu
Unduhan
Tentang:
PROSEDUR PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Unduhan
Jumat, 26 Agustus 2016 20:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua dan Pimpinan Bawaslu bertemu Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal penting terutama dalam hal penegakkan hukum pidana pemilu.

Jumat, 26 Agustus 2016 10:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan segera menyerahkan rancangan Revisi Undang-Undang Pemilu ke DPR. Revisi UU yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Legislatif, UU tentang Pemilihan Presiden, dan UU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

 

Kamis, 25 Agustus 2016 22:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8), Bawaslu, DPR, KPU, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat batas akhir  NPHD pada 15 September 2016.

 

Rabu, 24 Agustus 2016 23:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).

Rabu, 24 Agustus 2016 15:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan rapat Pembahasan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

 

Selasa, 23 Agustus 2016 20:10 WIB

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu- Pengawasan berbasis information technology (IT) yang dicanangkan oleh Bawaslu guna mewujudkan Pemilu yang transparan  dan berintegritas diperkenalkan di hadapan seratusan peserta Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).

Kamis, 17 Juli 2014 11:49 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – KPU dan Bawaslu wajib menghadirkan sebuah hasil Pemilu yang dapat diterima secara akuntabel dan benar-benar dari hasil suara rakyat. Kami tidak meragukan integritas komitmen memihak pada kebenaran, komitmen pada suara rakyat, tetapi persoalannya publik yang terkristal pada dua capres ini itu ingin melihat komitmen itu pada sebuah hasil pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan beserta fakta-faktanya.

Senin, 8 Desember 2014 15:37 WIB

Kudus, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan supervisi tes tertulis dan tes wawancara calon anggota panitia pengawas pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 di Gedung Graha Mustika, Kudus Jawa Tengah. Sabtu (6/12)

Senin, 13 April 2015 21:45 WIB

Rejang Lebong, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI)  Muhammad menegaskan kembali terkait pelibatan Pegawai Negeri Sipil pada kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

Senin, 22 Juni 2015 15:28 WIB

Sleman, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menagih komitmen pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal dukungan pemerintah pada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Pasalnya, Bawaslu menemukan, kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak layak.

 

Senin, 9 November 2015 16:29 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengadakan Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara bagi Pengelola Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Jumat, 5 Februari 2016 19:23 WIB

 

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Bawaslu RI kembali akan memberikan reward Bawaslu Award kepada jajaran pengawas pemilu provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengawasan pilkada tahap I tahun 2015 lalu. Ada 5 (lima) kriteria penilaian untuk memperoleh Bawaslu Award yakni tingkat penyelesaian sengketa pilkada,  pengawasan terhadap tahapan pilkada, penanganan pelanggaran, pengawasan partisipatif dan partisipasi pemerintah daerah.

 

Jumat, 26 Agustus 2016 20:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua dan Pimpinan Bawaslu bertemu Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal penting terutama dalam hal penegakkan hukum pidana pemilu.

Rabu, 24 Agustus 2016 23:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).

Kamis, 18 Agustus 2016 11:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie memimpin upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di halaman parkir Gedung Bawaslu, Rabu (17/8). Dalam pidatonya, ia mengingatkan kepada jajaran pengawas pemilu untuk memaknai kemerdekaan dengan memastikan hukum dan etika pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kamis, 18 Agustus 2016 11:49 WIB

Suasana berbeda tampak rangkaian peringatan HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia bagi jajaran pengawas pemilu se Indonesia. Untuk pertama kalinya, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengumpulkan seluruh anggota Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu provinsi se Indonesia untuk acara keakraban dalam kegiatan family gathering di Lembang, Jawa Barat.

Jumat, 8 Juli 2016 18:28 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Innalilahi wa inailahi rojiun, berita duka datang bagi demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meninggal dunia pada Kamis (7/7) malam di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kepergian beliau sangat mendadak dan belum dapat dipastikan apa penyebabnya. 

Senin, 27 Juni 2016 23:21 WIB

Serang, Banten - Dalam revisi UU Pilkada disebutkan bahwa memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye saat pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah dinilai tidak masuk dalam politik uang. Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menolak pasal tersebut melegalkan politik uang.

Selasa, 26 April 2016 11:01 WIB

FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.

Selasa, 26 April 2016 09:38 WIB

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.

Selasa, 26 April 2016 09:33 WIB

Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.

 

“Secara administrasi Bawaslu bisa mengadili, sampai pada pembatalan pencalonan, dan sampai diskualifikasi,” ujar Sumarsono saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (25/4).

 

Senin, 25 April 2016 11:13 WIB

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).

Senin, 25 April 2016 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.

Rabu, 6 April 2016 10:22 WIB

Koran Sindo, Jakarta - Pilkada serentak 2017 diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp2,97 triliun.

  • Tutorial Layanan Informasi Publik
    Tutorial Layanan Informasi Publik
  • HUT 71 Kemerdekaan Republik Indonesia
    HUT 71 Kemerdekaan Republik Indonesia
  • Pelantikan CPNS 2015 BAWASLU RI Full Version
    Pelantikan CPNS 2015 BAWASLU RI Full Version
  • SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
    SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H
  • Peta Pilkada Serentak 2017
    Peta Pilkada Serentak 2017
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
  • Seminar International - Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu
    Seminar International - Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu
  • Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
    Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
  • Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
    Sosialisasi Pulau Pemilu - Bawaslu Provinsi Bangka Belitung