Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, Bawaslu akan segera memberhentikan sementara Ketua Panwas Garut disebabkan kasus penyuapan yang melibatkan Ketua Panwas Garut dan Anggota KPU Garut untuk meloloskan salah satu pasangan calon.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sidang mediasi antara partai politik yang dinyatakan tak lolos Pemilu 2019 oleh KPU RI kembali digelar Bawaslu RI pada Sabtu (24/2/2018) di Kantor Bawaslu RI, Jakarta. Pada mediasi antara KPU dengan Partai Idaman dan Parsindo, tidak tercapai kesepakatan dan akan dilanjutkan pada proses sidang adjudikasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu berkomitmen dalam mengawasi netralitas anggota TNI dan Polri serta ASN dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
"Dalam mengawasi netralitas, Bawaslu juga diamanahkan UU untuk mengawasi pelaksanaan terhadap pelanggaran netralitas tersebut," ujar Fritz ketika menjadi narasumber dalam Rakornis POM TNI 2018 yang dilaksanakan di Mabes TNI AL Cilangkap, Jumat (23/2/2018).
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar Rapat Koordinasi guna peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, di Semarang, Kamis, (22/2/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin meyakini para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Menurut Afif, masyarakat selaku pemilih perlu diberikan pendidikan politik yang baik agar dapat memahami tata cara menjalankan proses Pilkada dan Pemilu yang demokratis.
Sentul, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, Pilkada serentak di 17 provinsi tahun 2018 dinilai rawan konflik sehingga membutuhkan pengamanan dari pihak kepolisian.
Pariaman, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar
mengatakan, pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.
Masyarakat, sambung Fritz, diharapkan dapat menjadi masyarakat yang cerdas dan peduli dengan segala proses demokrasi yang terjadi di negeri ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menerima permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Diwakili oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN PKPI, Syarifudin Noor beserta kuasa hukum Partai PKPI mengajukan pendaftarkan permohonan sengketa di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Berkas permohonan yang diajukan oleh PKPI belum lengkap. Untuk itu Bawaslu memberikan kesempatan kepada PKPI untuk melengkapi berkas permohonan tersebut selama tiga hari ke depan terhitung sejak masuknya berkas pengajuan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, terdapat tiga elemen besar yang mampu menentukan sukses tidaknya pelaksanaan Pilkada 2018 nanti. Elemen tersebut antara lain, Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan pemilih (masyarakat).
“Saya kira tiga elemen ini mampu mewujudkan Pilkada sukses jika dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik,” kata Abhan saat menjadi narasumber pada Rakornas Persiapan Pilkada 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 akan dilangsungkan secara serentak pada 27 Juni 2018 yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu menyatakan siap mengawal dan mengawasi pesta rakyat ini.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menjadi pembicara pada Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan berkomitmen terhadap pelaksanaan aplikasi SAS dalam pengelolaan keuangan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dua Partai politik (Parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU pada Pemilu 2019 dapat melayangkan gugatan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu.
Hal tersebut disampaikan Abhan kepada media ketika menghadiri Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2019 oleh KPU, di Hotel Grand Mercure, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).
