Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengintegrasikan dan menyempurnakan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan keuangan, Bawaslu menggelar kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat Unaudited Tahun 2017 di Bekasi sejak Selasa (16/1/2018) hingga Kamis (18/1/2018).
Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan, jajaran Bawaslu Provinsi harus mampu bersinergi dengan auditor dari pusat supaya laporan keuangan menjadi lebih baik. "Periksa kembali agar ketika diperiksa oleh BPK tidak ada berkas yang kurang ataupun bermasalah. Target kita adalah WTP," tegas Gunawan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Abhan menekankan perlunya rasa tanggung jawab bagi pejabat struktural dalam menyusun laporan keuangan. "Kita harus bisa mempertanggungjawabkan pemakaian uang negara sebaik-baiknya. Filosofi itu harus dipegang," ujar Abhan.
Mengingat ada 17 provinsi yang akan mengadakan PIlkada di tahun ini, sambung Abhan, berarti akan terjadi pekerjaan ekstra untuk menyusun laporan keuangan. "Apalagi jumlah dana hibah biasanya lebih besar dan complicated sehingga laporan keuangan lebih rinci. Harus diingat, laporan pertanggungjawaban bukan hanya soal keuangan, tetapi BMN juga menjadi objek pemeriksaan BPK. Saya berharap kegiatan ini bisa optimal dan menjadi komitmen bagi semua peserta," pungkas Abhan.
Kegiatan ini diikuti para Kepala Sekretariat dan Bendahara seluruh Bawaslu Provinsi. Selain Ketua Bawaslu dan Sekretaris Jenderal, hadir dalam kegiatan ini, Kepala Biro Administrasi, Kepala Bagian Keuangan, pejabat-pejabat struktural beserta staf sekretariat Bawaslu.
Penulis/Foto: Anastasia
 |
 |
Webmail
