Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Bertempat di lapangan Timur Bajra Sandhi Niti Mandala Renon, Denpasar Timur, Bawaslu Provinsi Bali menggelar apel deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA Pilkada Tahun 2018, Rabu (14/2/2018). Kegiatan ini dilakukan bersamaan dan secara serentak oleh Bawaslu RI di seluruh Indonesia yang daerahnya melaksanakan Pilkada serentak.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Menghadapi Pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2018 serta Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019, Bawaslu Provinsi Bali menggelar kegiatan seminar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Udayana Bali, Rabu (14/2/2018). Sekitar 100 orang mahasiswa fisipol Universitas Udayana hadir dalam seminar tersebut.
Kendari, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menilai, politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu merupakan isu Laten yang memiliki daya laten dan daya rusak luar biasa bagi tatanan demokrasi
Afif meminta seluruh masyarakat untuk tidak hanya menolak dua hal tersebut namun juga mampu melawan. "Sebagai masyarakat cerdas, politik uang dan politisasi SARA ini harus kita lawan bersama," ujar Afif saat memberikan sambutan acara Deklarasi tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (14/2/18).
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dideklarasikan oleh masyarakat Lampung, Rabu (14/2/2018).
Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kapolda Lampung, Irjen Suntana, seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pasangan Calon Bupati Tanggamus dan Lampung Utara, dan stakeholder terkait, serta Masyarakat Lampung.
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dideklarasikan oleh masyarakat Lampung, Rabu (14/2/2018).
Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kapolda Lampung, Irjen Suntana, seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pasangan Calon Bupati Tanggamus dan Lampung Utara, dan stakeholder terkait, serta Masyarakat Lampung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023 resmi dilantik oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/2/2018). Pelantikan lima Anggota Bawaslu Provinsi Kalbar ini merupakan yang pertama kalinya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU). Penandatangan MoU tersebut dalam rangka kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kerjasama dalam rangka penindakan pelanggaran praktik politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada dan pemilihan umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak semua pihak termasuk tokoh agama untuk ikut serta memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Menurutnya, tokoh agama menjadi salah satu pihak yang paling penting dalam menyampaikan ujaran-ujaran yang dapat menentramkan pemilih dan menebarkan semangat pencegahan pelanggaran pemilu.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Potensi pelanggaran pemilu biasanya terjadi pada masa kampanye. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Abhan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Sentra Gakkumdu dan Penandatanganan MoU antara Bawaslu Riau, Polda Riau, dan Kejati Riau di Pekanbaru, Riau (10/02/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menggelar “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Jakarta, Sabtu (10/2/2018). Dalam deklarasi tersebut, seluruh perwakilan partai politik yang hadir membacakan secara bersama-sama komitmennya untuk terkait politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018.
