Kambaniru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para kader pengawas partisipatif untuk segera bergerak mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dia bahkan menegaskan untuk bergerak bukan nanti atau besok melainkan saat ini juga.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh Panitia Pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam) di Sulawesi Utara (Sulut) untuk menjaga soliditas dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2024. Pasalnya, pilkada kali ini akan lebih sulit lantaran dilaksanakan secara serentak di 508 kabupaten/kota serta 37 provinsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono mengungkapkan strategi pengawasan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya yaitu strategi pelembagaan konflik musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan dalam kacamata Bawaslu seluruh tahapan pilkada itu rawan. Lolly melihat potensi terjadinya gesekan di tahapan pilkada akan selalu ada.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpendapat Bawaslu perlu memiliki terobosan dan inovasi berbentuk sistem aplikasi untuk menilai 'rekam jejak' kinerja jajaran Pengawas Pemilu. Termasuk penilaian kinerja yang mencakup pengawas pemilu ad hoc.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024. Salah satu pencegahan yang dilakukan yaitu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan daerah-daerah pemilihan berdasarkan tingkat kerawanannya.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta hubungan antarpenyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu secara khusus) harus selalu bersinergi dalam segala tahapan ajang pemilu dan pemilihan. Tujuannya agar tahapan yang dijalankan kedua lembaga tersebut, tetap sesuai dengan regulasi yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan berkolaborasi dengan admin akun media sosial (medsos) yang mempunyai pengaruh di daerah untuk menangkal hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2024. Kolaborasi ini merupakan salah satu strategi Bawaslu dalam meningkatkan literasi digital khususnya terkait Pilkada 2024 sekaligus mengajak semua elemen bangsa turut berpartisipasi aktif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan komitmen nir-kekerasan di lingkungan kerja Bawaslu harus menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, dia mengajak seluruh jajaran serius dalam membangun ekosistem kerja di lingkungan Bawaslu yang ramah gender.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebanyak 44 permohonan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota legislatif Tahun 2024. Dalam pertimbangannya, MK mendengarkan dan mencermati keterangan Bawaslu dalam memutuskan sengketa hasil PHPU Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja Bawaslu. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Senin, 10/6/2024.
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda sambangi dua daerah di Bumi Anoa yaitu Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari. Dia mengungkapkan pelaksanaan pemilu 2024 wajib dikritisi bersama demi memajukan pemilihan umum mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengawasi Pilkada 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan isu-isu krusial Pilkada yang perlu diantisipasi. Salah satunya dia menyebutkan kecanggihan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan strategi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024. salah satu pencegahan yang dilakukan yakni mengikuti rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) mengenai penyusunan daftar pemilih.
