Tingkatkan Kualitas Penanganan Pelanggaran, Puadi Yakin Bawaslu Mampu Wujudkan Keinginan Masyarakat
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meyakini pihaknya mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan 2024 yang berkeadilan. Untuk itu, dia meminta para pengawas pemilu untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam menangani pelanggaran.

PSSU 231 TPS Pidie Jaya, Puadi Tegaskan Jangan Ada Suap ke Penyelenggara
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Pidie Jaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan jangan ada politik uang dan suap kepada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di Pidie Jaya, Aceh. Untuk itu dia meminta seluruh pengawas pemilu, terutama di wilayah Pidie Jaaya untuk memberikan atensi dan melakukan pengawasan melekat terhadap proses tersebut.

Jelang Tahapan Kampanye, Bagja Tegaskan Panwascam Selalu Hadir Awasi
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk hadir langsung di kampanye peserta Pemilihan 2024. Tidak hanya itu Bagja juga melarang Panwascam untuk melakukan pengawasan hanya melalui televisi.

Bagja Minta Pelanggaran Netralitas Dikaji Dahulu Sebelum Diteruskan ke KASN
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta laporan mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian yang matang sebelum diteruskan ke Komisi ASN (KASN). Pasalnya, dia kerap menemukan laporan yang tidak melalui proses kajian dan dikembalikan ke Bawaslu oleh KASN.

Miliki Tantangan Sendiri, Herwyn Minta Panwascam Tingkatkan Kualitas Kerja
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panwascam bekerja lebih baik dari sebelumnya. Terlebih, kata dia, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden lalu.

Totok Apresiasi Sinergi Bawaslu-KPU di Jateng Kawal Hak Pilih Pemilihan 2024
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi sinergitas antara Bawaslu dan KPU Jawa Tengah dalam mengawal hak pilih Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang. Dia berharap KPU- Bawaslu bersama-sama menuntaskan proses pemutakhiran data pemilih tersebut.

Tindaklanjuti Putusan MK, Puadi Awasi Langsung Penyandingan Perolehan Suara di Banten
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi melaksanakan pengawasan secara langsung pada acara Penyandingan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2024.

Kuatkan Paradigma Cegah-Tindak, Lolly Minta Jajaran Jaga Integritas, Profesional, dan Soliditas
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan paradigma Bawaslu itu mencegah terjadinya pelanggaran sekuat-kuatnya, serta menindak pelanggaran tanpa keraguan. Untuk memperkuat paradigma cegah-tindak itu, maka pengawas pemilu harus senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan soliditas.

Puadi Imbau Masyarakat Lapor ke Posko Aduan Bawaslu, Jika Tidak Terdaftar Saat Coklit
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan Bawaslu memiliki Posko Aduan Kawal Hak Pilih. Masyarakat, jelas dia, bisa mengadu ke Bawaslu masing-masing domisili jika belum terdaftar menjadi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024.

Puadi Dorong PPID Bawaslu Daerah Tingkatkan Layanan Keterbukaan informasi ke Masyarakat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Bawaslu daerah dapat meningkatkan keterbukaan informasi ke publik. Pasalnya, kata dia, Bawaslu sebagai salah satu badan publik harus memberikan layanan informasi khususnya terkait pengawasan atau kepemiluan di masyarakat.

Bawaslu Ajak Pengawas Partisipatif Papua Barat Awasi Proses Coklit Pemilihan 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para kader pengawas partisipatif di Papua Barat untuk aktif mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan 2024. Menurut dia, hal ini merupakan upaya konkret pengawas partisipatif serta masyarakat lain dalam menjaga hak pilih Pemilihan 2024.

Bimtek Strategi Penanganan Pelanggaran, Puadi Harap Dapat Beri Kemudahan bagi Pencari Keadilan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap Bawaslu daerah dapat memberikan kemudahan bagi siapapun yang akan menyampaikan laporannya ke Bawaslu. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Bawaslu daerah memahami regulasi yang ada baik UU-nya, Perbawaslunya, danlainsebagainya.

Jelang Pencalonan Pemilihan 2024, Totok Sampaikan Potensi Masalah Hukum Persyaratan Calon
Ditulis oleh : Baini Taslihudin pada :

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan potensi permasalahan hukum berkenaan persyaratan calon menjelang Pemilihan 2024. Menurutnya, permasalahan yang pernah terjadi di Pemilu 2024 masih bisa terulang di Pemilihan 2024.

Tidak Ada Permohonan PHPU Pemilu 2024, Totok Apresiasi Jajaran Bawaslu Bali
Ditulis oleh : Baini Taslihudin pada :

Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi jajaran Bawaslu provinsi Bali yang telah melaksanakan Pemilu 2024 dengan sukses. Sebab, kata dia, pada Pemilu 2024 provinsi Bali tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).

Bagja Jabarkan Kiat Bawaslu Wujudkan Pengawas Pemilu yang Ramah Perempuan
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan kiat Bawaslu dalam mewujudkan pengawas pemilu yang ramah perempuan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan penyelenggara pemilu di periode 2017-2023 yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).