Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan putusan inkrah di Papua pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan dibanding Pilkada 2018. Hal ini dikatakannya saat acara Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 bersama Bawaslu Papua dan Universitas Cenderawasih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan banyak diskusi dan pertanyaan akan kemana arah pengawasan Pemilu 2024 setelah Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Menjawab hal tersebut, dia meyakinkan seluruh kebijakan pengawasan pemilu yang akan dilakukan Bawaslu tetap mengacu aturan perundang-undangan yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap agar pembentukan pedoman persidangan dalam jaringan (daring) penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dapat dikombinasikan dengan proses secara konvensional (offline). Hal ini menurutnya proses pembuktian dalam persidangan sulit melalui daring.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut telah berjalan yang diikuti 204 peserta berlatar belakang generasi milenial mendapat dukungan dua penyelenggara pemilu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut diikuti oleh 204 peserta dari seluruh Indonesia, 12 peserta di antaranya merupakan peserta dengan penyandang disabilitas. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan Bawaslu memberikan semua kalangan kesempatan yang sama.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut resmi dibuka. Sebanyak 204 peserta dari 34 provinsi akan mengikuti pendidikan pengawas partisipatif yang dibagi dua gelombang selama tujuh hari. Ketua Bawaslu Abhan menuturkan kualitas demokrasi lebih baik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam evaluasi pelatihan saksi peserta Pemilu 2019, Bawaslu mengundang pimpinan Bawaslu Provinsi se-Indonesia, perwakilan dari 16 partai politik (parpol) dan Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam di Nusa Tenggara Barat. Hal ini guna merancangdesain pelatihan saksi peserta untuk Pemilu Tahun 2024.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melihat pelatihan saksi partai politik (parpol) tahun 2019 nyatanya kurang maksimal dalam pendistribusian bahan pelatihan. Hal ini dirasa penting menjadi catatan agar dapat dievaluasi Pemilu Tahun 2024 dapat semakin baik.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan usulan pelatihan bagi saksi parpol politik (parpol) untuk Pemilu Tahun 2024 dapat dibuat dengan versi digital. Pasalnya dia melihat sebelumnya bahan dicetak dalam bahan buku dan terlambat pendistribusiannya dengan berbagai kendala.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meyakinkan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi amat besar untuk Pemilu 2024. Untuk itu, dirinya meminta jajaran Bawaslu mempersiapkan kemampuannya agar lebih baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merasa pemberitaan kehumasan Bawaslu memerlukan strategi yang lebih komperehensif. Menurutnya, perlu sinergi dalam pemberitaaan dalam bentuk teks dengan foto dan audio visual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi atas selesainya program Sekolah Kader Pengawasan Partipasipatif (SKPP) Tingkat Menengah yang terselenggara di 105 kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam rangkaian akhir program ini, Bawaslu akan melanjutkan ke SKPP Tingkat Lanjut yang akan terbagi dalam dua gelombang.
Raja Ampat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang isu-isu krusial penanganan tindak pidana dalam rangka menyambut Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024 perlu diinventarisir.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambangi kantor Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap peran media massa dalam mencegah disinformasi berupa hoaks dan ujaran kebencian dalam tahapan pemilu maupun pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu harus dapat meningkatkan sistem keamanan data yang telah ada. Pasalnya dia melihat sudah beberapa kali website Bawaslu hampir diretas oknum yang tak bertanggungjawab.
