Banyak Jenis Politik Uang, Bagja: Tindak Pidananya (Bisa) Berbeda
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan politik uang merupakan racun demokrasi. Menurutnya, kategori politik uang dalam pemilu maupun pemilihan (pilkada) banyak jenisnya, tidak hanya soal jual beli suara.

Bawaslu Kembali Raih Peringkat Terbaik Kedua JDIH Award 2021
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali meraih peringkat terbaik kedua kategori lembaga nonstruktural dalam penganugrahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) award tahun 2021.
Lantik 315 PNS, Sekjen Bawaslu Tantang Lahirkan Inovasi Baru
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 315 calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2019 menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Rabu, di Jakarta (1/11/2021). Dalam sambutannya, Gunawan menantang para PNS ini untuk melahirkan inovasi terbaru demi kebaikan nama Bawaslu.

Bahas Netralitas TNI dalam Pemilu, Dewi: Perlu Adanya Aturan Spesifik
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menganggap perlunya ketentuan spesifik yang mengatur tentang tata cara hingga substansi terkait penanganan pelanggaran netralitas TNI dalam pemilu dan pemilihan (pilkada).  Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bertema "Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilihan" di Jaka

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Diharapkan Terus Tingkatkan Akuntabilitas
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi. Ini menurutnya bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas serta fungsinya. Maka dari itu, dia berharap Bawaslu Provinsi senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Afif: Pemantau Pemilu Harus di Tengah Tidak Berpihak
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan lembaga pemantau pemilu harus bersikap objektif dalam melakukan pemantauan pada proses pemilu maupun pemilihan (pilkada) yang akan datang.

Peringati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Dewi Jelaskan Langkah Bawaslu Ke Depan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan gambaran langkah Bawaslu ke depan terkait peran penting perempuan dalam ruang publik. Itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam diskusi yang diadakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Pattimura, Selasa (30/11/2021).

Diskusi Peran Kearifan Lokal, Bagja: Pendekatan Adat Penting Minimalisir Konflik
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai pendekatan kearifan lokal sangat penting dalam meminimalisir konflik pemilu atau pemilihan (pilkada). Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi Peran Kearifan Lokal dalam Meminimalisir Konflik Pemilu bersama Fisipol Universitas PGRI Palangka Raya, Selasa (30/11/2021).

Penilaian KIP, Bawaslu Anugerahkan 22 Bawaslu Provinsi Kategori Informatif
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menguatkan transparansi kelembagaan, Bawaslu melakukan penganugerahan keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2021 bagi Bawaslu Provinsi. Dari penilaian 'monitoring' dan evaluasi (monev) Bawaslu RI (pusat) kepada 34 provinsi terdapat 22 Bawaslu Provinsi menerima kategori informatif.

Terima DIPA 2022, Sekjen Bawaslu Harap Pelaksanaan Bisa Efektif dan Efisien
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022, Senin (29/11/2021).

Dewi Ajak Mahasiswa Waspadai Potensi Penyalahgunaan Wewenang Penjabat Kepala Daerah pada Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawasi potensi pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan penjabat (pj) pada Pemilu Serentak 2024.

Bagja Nilai Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisa Berbasis Kearifan Lokal
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menilai mediasi dalam penyelesaian sengketa di masa depan bisa dilakukan dengan mencampurkan pendekatan berbasis kearifan lokal dan perundang-undangan, terutama dalam penyelesaian sengketa antar-peserta.

Evalusi SKPP 2021, 10 Ribu Lebih Peserta SKPP Siap Awasi Pemilu dan Pilkada 2024
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Evalusi SKPP 2021, 10 Ribu Lebih Peserta SKPP Siap Awasi Pemilu dan Pilkada 2024

Dewi Minta Aturan Penanganan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Diperjelas
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta aturan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) bisa lebih diperjelas. Menurutnya, dalam undang-undang (UU) Pemilihan Pemilihan, pelanggaran netralitas ASN bukan merupakan pelanggaran pemilu yang diatur secara jelas.

Harimurti Harap SIPS Versi 3.0 Tahun Depan Disosialisasikan ke Daerah dan Pemangku Kepentingan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Harimurti Wicaksono berharap tahun depan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sudah disosialisasikan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait.