Webmail
Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diakomodasi dalam UU Pemilihan Kepala Daerah tentu merupakan kabar baik bagi Pengawas Pemilu dan menjadi kepanjangan tangan Pengawas Pemilu untuk memastikan tidak adanya kecurangan di masing-masing TPS.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu Riau – Sebanyak 101 orang yang mendaftarkan diri untuk melamar anggota pengawas pemilu di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2015, dinyatakan lulus verifikasi berkas administrasi oleh Tim Seleksi Panwas Provinsi Riau.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menjamin hasil open bidding (seleksi terbuka) pertama kalinya, pejabat eselon II di lingkungan Bawaslu RI dan DKPP RI, dilakukan secara objektif dan profesional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seleksi terbuka pejabat eselon II Bawaslu RI dan DKPP RI tahun 2015 dipastikan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gunung Kidul, BAWASLU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar sosialisasi tatap muka stakeholders dan Masyarakat se Provinsi D.I Yogyakarta yang dilaksanakan di dua Kabupaten yakni, Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, di DIY (5/4).
Jakarta, Bawaslu – Ketua DP
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menggelar tes tertulis untuk seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia bertempat di lantai 4 Gedung Bawaslu RI (9/4).
Banggai, Badan Pengawas Pemilu -- Pendaftaran anggota Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota terus meningkat di sejumlah provinsi, kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemillihan bupati dan walikota pada tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap bisa dijerat sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendorong penegak hukum untuk memproses hukum pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ternate, Bawaslu - Pengawas Pemilu dengan media mempunyai titik kulminasi yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu keduanya melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media sama dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu.
 |
