• English
  • Bahasa Indonesia

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Selasa, 5 April 2016 - 22:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, tugas pengawas pemilu adalah untuk memastikan proses adminitrasi berjalan dengan baik. Sementara KPU memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagaimana asas-asas pemilu dimana salah satunya adalah menjalankan rekomendasi pengawas pemilu. 

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 5 April 2016 - 18:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Direktur Jenderal Otonomi Daerah  Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, memastikan Pilkada serentak 2017 tetap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut mengacu kepada Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 31 Maret 2016 - 14:55 WIB

TEMPO.CO

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 30 Maret 2016 - 11:44 WIB

 

 

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Momentum menjelang dan paska Pemilu dan Pilkada di Indonesia seringkali menjadi penyebab masyarakat terkotak-kotak antar pendukung calon.  Perpecahan tersebut ada kalanya berujung pada konflik horizontal di beberapa daerah.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 30 Maret 2016 - 01:30 WIB

 

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 29 Maret 2016 - 08:30 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Penanganan pelanggaran oleh Pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota rawan untuk dipermasalahkan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, harus ada prosedur standar yang baik dan baku dalam penanganannya.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 25 Maret 2016 - 16:30 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu -  Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Aceh yang rencanaya akan diselenggarakan pada 2017 mendatang terancam gagal. Lantaran belum tersedianya anggaran bagi penyelengara, khususnya Pengawas Pemilu Aceh di tingkat kabupaten/kota.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 23 Maret 2016 - 08:23 WIB

Muna, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung relatif lancar, tertib, dan damai. Dalam proses pemantuan langsung yang dilakukan, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah memberikan perhatian khusus pada pola partisipasi yang ditunjukkan pemilih serta masyarakat di Muna.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 22 Maret 2016 - 11:23 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad menyayangkan adanya jajaran pengawas di daerah yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap tidak menindaklanjuti laporan. Padahal, menurut Muhammad, Bawaslu sudah berupaya menjalankan kewajibannya dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dan menindaklanjutinya.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 21 Maret 2016 - 21:08 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban beserta kewenangan dalam menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan tersebut perlunya pedoman standar atau Standard Operational Procedure (SOP).

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text