• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tiga pimpinan Bawaslu; Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono melakukan pendampingan lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu untuk mengelola data pengawas ad hoc secara akurat, terkoordinasi, dan transparan. Menurut dia, ini penting agar pengawasan pemilu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong jajaran staf di sekretariat Bawaslu untuk meningkatkan kemampuannya sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya peningkatan kemampuan para staf akan sangat berguna untuk menunjang kerja dan fungsi Bawaslu.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bukan hanya sebatas mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perat

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Bawaslu daerah teliti dan detail dalam mengawasi syarat pencalonan kepala daerah baik dari calon independen maupun partai politik.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 11 Januari 2024 - 21:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta tim pengawasan Bawaslu memastikan KPU melakukan pelaporan laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik dan calon Anggota DPD Pemilu 2024 dengan benar. 
 
Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 11 Januari 2024 - 20:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu-KPU Kabupaten Badung yang dinamakan dengan 'Graha Pemilu Alaya Giri Nata'. Dua gedung yang tersambung oleh jembatan ini merupakan gedung satu atap pertama penyelenggara pemilu di Indonesia.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 11 Januari 2024 - 16:54 WIB

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan agar tidak mengabaikan pengawasan terhadap kesiapan logistik Pemilu 2024. Pasalnya dia melihat urgensinya sama penting dengan kesiapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Ditulis oleh : Baini Taslihudin
pada : Kamis, 11 Januari 2024 - 15:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan Bawaslu telah bekerja sesuai Undang-Undang (UU) dalam memproses dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, dia menginformasikan semua putusan Bawaslu bersifat terbuka dan bisa diakses oleh publik.

Totok menjelaskan jika dalam ranah hukum Bawaslu tidak dapat menjangkau penindakan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu akan tetap melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat imbauan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 9 Januari 2024 - 16:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyanjung pemantau pemilu atas kerelawanannya mereka dalam ikut serta membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Totok juga menyebutkan bahwa mereka (pemantau pemilu)merupakan mitra taktis dan strategis Bawaslu. 
 
Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 8 Januari 2024 - 19:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu baik tahap pertama pada 13 September- 11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023- 14 Januari 2024 mendatang. anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan hasil pengawasan distribusi logistik pada tahap pertama di 514 kabupaten/kota.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 7 Januari 2024 - 18:42 WIB

Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Meski demikian, dia menyebutkan, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Sabtu, 30 Desember 2023 - 08:22 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady meminta 667 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat fungsional, dan pejabat struktural Bawaslu tahun anggaran 2022 yang baru dilantik untuk siap segera melakukan kerja-kerja pengawasan. Dia mengingatkan, saat ini Bawaslu sedang berfokus melakukan pengawasan logistik dan kampanye pemilu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 29 Desember 2023 - 14:53 WIB

Mataram, Badan Pengawas Pemilih Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menantang seluruh pengawas partisipatif pemilu berani melaporkan saat menemukan dugaan pelanggaran. Hanya saja, sebelum melaporkan, kata dia, para pengawas partisipatif harus memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Jumat, 29 Desember 2023 - 11:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pemantau dan pengawas pemilu harus berjalan seiringan untuk memastikan setiap langkah pemilu diawasi dan dijaga agar tetap berada pada jalur yang benar.

Halaman

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PENAMBAHAN DI 27 (DUA PULUH TUJUH) PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi” dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelur

File Pendukung: 

Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Bawaslu dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non PNS) Tahun 2018

Berikut ini Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Bawaslu dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non PNS) Tahun 2018

Rekrutmen Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non PNS) Tahun 2018

Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan rekrutmen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non-PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dibuka adalah :

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslih Aceh

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan(Panwaslih) Aceh, maka Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Aceh berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0718.C/K.BAWASLU/HK.01.01/XII/2017 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslih Aceh.
 
Adapun ketentuan pendaftaran bisa dilihat pada dokumen berikut :
 

Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2023

File Pendukung: 

Pengumuman Hasil Tes Evaluasi Non-PNS Tahun 2017 di Lingkungan Bawaslu RI

Berikut ini Pengumuman hasil Tes Evaluasi Non-PNS di lingkungan Bawaslu RI

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text