Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Kesiapan jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan pungut hitung Pilkada yang rawan terjadinya pelanggaran, sangat dibutuhkan. Pun halnya dalam menjalankan terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui pengawasan Pemilu partisipatif berbasis teknologi informasi atau information and technology (IT). Jajaran pengawas perlu dibekali pendidikan untuk bisa menjalankan program tersebut dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu dan Pilkada sejatinya adalah milik masyarakat, bukan milik penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, partai politik, atau bahkan pemerintah. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu RI Muhammad saat menyampaikan materinya dalam acara Sosialisasi Kewenangan Baru Bawaslu terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pilkada 2017, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (3/2).
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas menekankan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan, Bawaslu harus mengupayakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan. Hal tersebut, kata Endang, merupakan dukungan Bawaslu sebagai lembaga negara yang mendukung program pemerintah dalam efisiensi anggaran negara.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu kembali menargetkan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Sebagaimana di tahun 2015, Bawaslu menerima predikat WTP setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad menilai, aturan mengenai Pilkada sekarang ini sudah semakin baik. Namun ia berharap ke depannya, aturan mengenai seleksi calon yang akan menjadi peserta pemilihan dapat lebih dipertegas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengantisipasi adanya pasangannya calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 terjadinya sengketa hasil ke Mahakamah Konstitusi karena merasa tidak puas atas hasil dari Pilkada nanti, Bawaslu RI melakukan pertemuan dengan Mahakamah Konstitusi.
Bawaslu Jawa Tengah - Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2017 tanggal 15 Februari 2017 semakin dekat. Di Jawa Tengah ada 7 kabupaten/kota yang melakukan Pilkada 2017 terdiri Banjarnegara, Salatiga, Batang, Jepara, Pati, Cilacap dan Brebes. Dari 7 kabupaten kota tersebut terdiri dari 117 kecamatan, 1.731 desa/kelurahan ada 13.834 jumlah TPS. Dan dari jumlah tersebut 4.886 diantaranya termasuk TPS rawan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017, Senin (30/1). Tujuh provinsi dinyatakan memiliki peringkat tertinggi pada wilayah kerawanan pemilu 2017.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kurang dari 20 hari lagi pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Majene, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilu – Partisipasi masyarakat merupakan acuan terwujudnya Pemilu yang demokratis. Partisipasi masyarakat sangat penting karena Pemilu ini milik rakyat, bukan milik penyelenggara Pemilu ataupun pemerintah. Jika Pemilu itu merupakan bagian dari demokrasi maka kembalikan konteks penyelenggaran Pemilu itu kepada rakyat dengan menempatkan rakyat pada posisi yang berdaulat.