Webmail
Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.
Langit sore, Sabtu (17/7/2020) di Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendung. Rintik hujan tak menyiutkan semangat Saipul, seorang petugas Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwas Kelurahan/Desa) melaksanakan kerja di akhir pekan.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengimbau kepada seluruh pengawas pemilu untuk memastikan kevalidan daftar pemilih pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu disampaikan ketika dirinya dan keluarganya didatangi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bersama pengawas pemilu.
Abhan dan keluarganya melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) identitas untuk Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang Tahun 2020.
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap proses pengawasan pemutakhiran data dan penyusunanan daftar pemilih harus maskimal. Menurutnya, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tahapan penting untuk menjaga hak pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi Gerakan Klik Serentak yang dilakukan KPU pada 15 Juli 2020. Hasilnya, ditemukan kanal situs http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id/ belum memenuhi kebutuhan pemilih. Situs tersebut tak bisa diakses secara maksimal, menggunakan tata cara yang lebih rumit, dan tak memperbarui data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi Kantor KPK. Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan ada empat tahapan Pilkada 2020 yang disinyalir memiliki titik paling rawan terjadinya praktik politik uang. Keempat tahapan tersebut yaitu tahapan pencalonan, dana kampanye, kampanye, dan tahapan pemungutan suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam menjaga Pilkada 2020 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka perlu strategi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tak menjadi patokan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pedoman dalam memberikan sanksi kepada calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 tetap mengacu Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membentuk posko aduan dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu apabila belum terdaftar menjadi pemilih pada Pilkada 2020. Coklit dilakukan KPU mulai tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memaparkan hingga Selasa 14 Juli 2020 Bawaslu telah memeriksa 812 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020. Rinciannya, 670 kasus dugaan pelanggaran hasil temuan jajaran Bawaslu dan 142 kasus bersumber dari laporan masyarakat.
 |
