• English
  • Bahasa Indonesia

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka pengawasan, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengunjungi Patok Perbatasan RI-Malaysia PB-02 di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa pengawas pemilu dalam pemilu atau pemilihan merdeka mengawasi. Hal ini merupakan refleksi Republik Indonesia yang telah 79 tahun merdeka.

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberikan semangat kemerdekaan kepada jajaran pengawas se-Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meningatkan jajaran Bawaslu daerah untuk memperkuat bukti jika menemukan dugaan pelanggaran saat Pemilihan 2024.

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi jajaran di daerah termasuk ad hoc, Bawaslu Kabupaten/Kota,dan Bawaslu Provinsi yang akan menghadapi pemilihan mendatang.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 13 Agustus 2020 - 17:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan empat tantangan Bawaslu dalam mewujudkan pilkada tanpa politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan ujaran kebencian. Pertama kata Dewi, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada hanya dapat menjangkau praktik politisasi SARA dan ujaran kebencian pada saat kampanye saja.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Draf nota kesepakatan aksi pengawasan konten internet dalam Pilkada 2020 segera selesai. Bawaslu melakukan finalisasikan draf tersebut bersama KPU, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), dan Polri. Nota kesepakatan aksi dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi para pihak.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengajak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut berpartisipasi menciptakan pilkada yang bermartabat dan damai dengan melakukan pengawasan pilkada 2020 di masa pandemik covid-19 dengan teknik pengawasan langsung sebagai bagian tanggung jawab pengawasan partisipatif.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 17:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan Unissula sebagai lembaga pendidikan akan membantu pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : irwan
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 14:13 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada 2020 melalui media massa dan lembaga penyiaran resmi terbentuk. Pembentukan ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama (Kepber) antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers di Kantor Bawaslu Jakarta, Rabu (12/08/2020).
 
Ditulis oleh : christina karti...
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan tantangan, hambatan, dan potensi pelanggaran Pilkada 2020. Kendala dan hambatan yang dapat dihimpun Bawaslu berdasarkan hasil laporan kerja jajaran pengawas di seluruh daerah.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 11 Agustus 2020 - 18:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan puluhan ribu pemilih Pilkada 2020 yang tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret. Hal tersebut diduga lantaran KPU dan jajarannya di daerah tidak melakukan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan data pemerintah.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:02 WIB

Sarolangun, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menemukan masih ada penduduk wajib KTP (telah berusia 17 tahun atau telah menikah) namun belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Terhadap temuan itu, Bawaslu merekomendasikan dinas kependudukan dan catatan sipil melakukan percepatan perekaman bagi penduduk wajib KTP namun belum melakukan perekaman. Dengan demikian, penduduk yang telah memenuhi syarat itu dapat menggunakan hak pilihnya Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Selasa, 11 Agustus 2020 - 10:22 WIB

Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kembali menggelar sidang musyawarah penyelesaian sengketa proses Pilkada 2020 dengan agenda pembuktian termohon, Senin (10/8/2020).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Senin, 10 Agustus 2020 - 21:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggandeng platform digital Facebook Indonesia untuk melakukan pengawasan iklan politik dan dana kampanye. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Facebook yang membuat fitur baru berisi biaya iklan politik dalam Pilkada Serentak 2020 bisa membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan dana kampanye.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text