Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Prinsip Kehatian-hatian, Puadi Minta Pengawas Pemilu Punya Bukti Kuat Tangani Temuan Pelanggaran

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Bawaslu Lantik Irtama dan Empat Kasek DOB Papua

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Lolly Instruksikan Jajaran Bawaslu Publikasi Kerja-Kerja Pengawasan

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Herwyn Minta Data Dana Hibah yang Disampaikan Lengkap dan Apa Adanya

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bawaslu dan KPU akan Rakor Bersama Perdana Samakan Perspektif Penafsiran Undang-undang

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Dinasti Politik Bisa Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan, Dewi: Ada Sanksi Tegas

Ditulis oleh : hendru

pada : Jumat, 25 September 2020 - 19:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menyatakan dinasti politik bisa membuat penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut menurutnya bisa membuat dampak hukum berupa sanksi tegas dalam Pilkada 2020 dari ketentuan yang melanggar seperti politik uang atau pengerahan birokrasi yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tak netral.

Jelang Penetapan Calon, Bawaslu Koordinasi dengan Polri Antisipasi Kerumunan Massa

Ditulis oleh : christina karti...

pada : Selasa, 22 September 2020 - 21:04 WIB

Jakarta, Badan pengawas Pemilihan Umum – Jelang penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada 2020 pada 23 September, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Koordinasi terkait langkah-langkah antisipasi, mencegah kerumunan massa, serta menghalau pergerakan massa agar insiden pelanggaran protokol kesehatan pada 4-6 September tidak terulang lagi.

Dewi Ajak Polri Sinergi Bersama Antisipasi Kerawanan Pilkada 2020

Ditulis oleh : christina karti...

pada : Selasa, 22 September 2020 - 20:48 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak Polri untuk bersinergi dan menyolidkan barisan dalam mengantisipasi kerawanan Pilkada 2020. Bawaslu dan Kepolisian harus rutin melaksanakan koordinasi, menyamakan tujuan dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas.

Disiplin dan Sanksi Tegas, Syarat Utama Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Selasa, 22 September 2020 - 18:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas menjadi syarat utama dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan selama masa tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Saya kira ini menjadi syarat utama dalam penegakkan disiplin bagi pelanggar protokol kesehatan selama tahapan pilkada," ujar Abhan dalam konferensi pers pemutakhiran IKP Pilkada 2020 di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (22/9/2020).

IKP Pilkada 2020, Afif Jabarkan Potensi Kerawanan Daerah dari Berbagai Aspek

Ditulis oleh : Jaa Pradana

pada : Selasa, 22 September 2020 - 17:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye terutama saat pandemik covid-19 masih berlangsung. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan selain kerawanan akibat pandemik covid-19 ada pula berbagai aspek seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hak pilih, dan materi kampanye yang melanggar aturan masuk kategori kerawanan tinggi.

IKP Termutakhir, Pandemik Covid-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020

Ditulis oleh : Jaa Pradana

pada : Selasa, 22 September 2020 - 16:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye di masa pandemik covid-19. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, pandemik covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada, Bawaslu Bisa Gunakan Undang-Undang No.6 Tahun 2018

Ditulis oleh : Hendi Purnawan

pada : Selasa, 22 September 2020 - 15:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan Bawaslu bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya menegakkan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020. Dalam UU tersebut terdapat jenis sanksi administrasi yaitu peringatan dan denda administratif.

Bawaslu Manggarai Ingatkan Paslon Wajib Laporkan Dana Kampanye secara Berkala

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Selasa, 22 September 2020 - 13:32 WIB

Manggarai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan kepada bakal calon pasangan (bapaslon) saat ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) Pilkada 2020 agar menyampaikan laporan pengelolaan dana kampanye kepada KPU setempat secara berkala. Anggota Bawaslu Manggarai Fortunatus Hamsah Manah menyatakan, pengawasan laporan dana kampanye akan dilakukan terhadap sumbangan kepada para paslon.

Hadiri Rakor Dengan Polri, Abhan Minta Pokja Serius Kawal Pilkada 2020

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Selasa, 22 September 2020 - 11:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh pihak yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19 mengawal dengan serius kepatuhan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020. Hal ini disampaikannya saat rapat koordinasi dengan Kepolisian RI (Polri) beserta jajaran Polda seluruh Indonesia, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Raih WTP Lima Kali Beruntun, Pemerintah Apresiasi Pengelolaan Keuangan Bawaslu

Ditulis oleh : irwan

pada : Selasa, 22 September 2020 - 10:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi kepada kementerian/lembaga yang telah berhasil meraih dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019, termasuk Bawaslu yang telah meraih WTP lima kali berturut-turut.