• English
  • Bahasa Indonesia

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 8 Desember 2020 - 17:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan beberapa potensi masalah yang muncul dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tahun 2020. Dia menyatakan Bawaslu telah siap untuk menghadapi sidang sengketa hasil dengan status sebagai pemberi keterangan, dengan pemberian bimbingan teknis terhadap Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 8 Desember 2020 - 16:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) siap digunakan dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) dalam Pilkada Serentak 2020. Siwaslu merupakan sistem pengawasan internal Bawaslu yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat hasil pengawasan dilapangan secara langsung.

Ditulis oleh : hendru
pada : Senin, 7 Desember 2020 - 22:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan KPU. Dalam RDP, dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Perbawaslu Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil disetujui Komisi II DPR RI dengan beberapa catatan.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 7 Desember 2020 - 18:16 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan sembilan  kerawanan di TPS berpotensi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi apabila tidak dibenahi oleh jajaran KPU. Baca: Bawaslu Temukan 49.390 TPS Rawan di 30 Provinsi

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 7 Desember 2020 - 17:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 49.390 TPS (tempat pemungutan suara) rawan. Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa/kelurahan pada 30 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serenrak 2020.

Ditulis oleh : anastasia ratri
pada : Senin, 7 Desember 2020 - 09:36 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berbagai potensi pelanggaran Pilkada Serentak 2020 yang berbarengan dengan pandemi covid-19, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak para pemuda aktif mengawasi. Menurutnya pemantauan dari kalangan pemuda agar menyadarkan pemilih sebagai tangung jawab menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Minggu, 6 Desember 2020 - 23:08 WIB
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja menjelaskan tujuh poin terkait pengawasan pada masa tenang dan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020. 
 
Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 6 Desember 2020 - 19:05 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan peluncuran keempat Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2020 adalah bentuk keseriusan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di masa pandemik Covid-19.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 6 Desember 2020 - 17:44 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020 masih menjadi masalah. Terdapat 133 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dan 128 terindikasi rawan sedang dalam konteks hak pilih.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 6 Desember 2020 - 15:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tiga hari jelang pemungutan suara Pilkada 2020, kerawanan 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada meningkat. Hal tersebut berdasarkan pemutkahiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang diluncurkan Bawaslu, di Jakarta, Minggu (6/12/2020).

"Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah," ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text