Webmail
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih di TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus jeli dalam berperilaku, terutama saat tahapan kampanye Pemilu 2024. Pasalnya, dia melihat beberapa acara kampanye dibentuk sedemikian rupa untuk tidak terlihat sebagai sebuah kampanye.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu-KPU Kabupaten Badung yang dinamakan dengan 'Graha Pemilu Alaya Giri Nata'. Dua gedung yang tersambung oleh jembatan ini merupakan gedung satu atap pertama penyelenggara pemilu di Indonesia.
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan agar tidak mengabaikan pengawasan terhadap kesiapan logistik Pemilu 2024. Pasalnya dia melihat urgensinya sama penting dengan kesiapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan Bawaslu telah bekerja sesuai Undang-Undang (UU) dalam memproses dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, dia menginformasikan semua putusan Bawaslu bersifat terbuka dan bisa diakses oleh publik.
Totok menjelaskan jika dalam ranah hukum Bawaslu tidak dapat menjangkau penindakan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu akan tetap melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat imbauan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu baik tahap pertama pada 13 September- 11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023- 14 Januari 2024 mendatang. anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan hasil pengawasan distribusi logistik pada tahap pertama di 514 kabupaten/kota.
Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Meski demikian, dia menyebutkan, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady meminta 667 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat fungsional, dan pejabat struktural Bawaslu tahun anggaran 2022 yang baru dilantik untuk siap segera melakukan kerja-kerja pengawasan. Dia mengingatkan, saat ini Bawaslu sedang berfokus melakukan pengawasan logistik dan kampanye pemilu.
Mataram, Badan Pengawas Pemilih Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menantang seluruh pengawas partisipatif pemilu berani melaporkan saat menemukan dugaan pelanggaran. Hanya saja, sebelum melaporkan, kata dia, para pengawas partisipatif harus memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 |
