Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sembilan amar putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Jumat, 19 Maret 2020.
Dari sembilan putusan tersebut, enam di antaranya dikabulkan sebagian dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Keenam PHP kepala daerah yang diperintahkan melakukan PSU yaitu PHP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai perlunya dekriminalisasi untuk untuk pasal-pasal pidana dalam UU Pemilihan sebagai proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan. Perlu diketahui, dekriminalisasi berarti mengurangi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana untuk dicarikan formula sanksi yang lebih efektif.
Atambua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya jajaran pengawas, khususnya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah bekerja keras dengan baik sehingga sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi mengacu hasil pengawasan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan fenomena kenaikan calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 meningkat drastis. Hal tersebut menurutnya berdasarkan data yang dipaparkan Bawaslu dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin melihat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 menjadi tahun transisi untuk persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak aturan dasar yang semakin dipertegas walau belum sepenuhnya efektif pelaksanaanya.
Ciamis, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menekankan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu menjadi sebuah keharusan bagi lembaga Bawaslu yang bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan catatan penting persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama terkait penyediaan data pemilih. Catatan ini didasarkan hasil pengawasan gelaran pemilihan pada tahun sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, dalam menyusun rancang bangun atau strategi pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu harus bisa menciptakan terobosan dan inovasi pengawasan. Menurut dia hal tersebut dikarenakan pengawasan pesta demokrasi juga harus mengimbangi perkembangan teknologi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan daftar pemilih kerap menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Untuk itu, dia meminta dalam merumuskan daftar pemilih Pemilu 2024 perlu dilakukan identifikasi persoalan dari daftar pemilih Pemilu 2019 dan daftar pemilih Pilkada Serentak 2020 lewat penguatan sinergi antara penyelenggara pemilu.
 |
Webmail
