Aceh Besar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pemilu Aceh dan Panwaslih Pemilihan Aceh saling berkoordinasi dan berbagi data dari hasil pengawasan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan dalam menjalankan kewenangannya, Bawaslu bakal memaksimalkan fungsi pencegahan menghadapi Pemilu Serentak dan Pemilihan (Pemilihan Pemerintah Daerah) tahun 2024. Dia memberikan apresiasi kepada pemantau pemilu dan generasi muda yang mau aktif terlibat mengawasi jalannya prosesi pesta demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan mengefektifkan anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Divisi Penyelesaian Sengketa harus menjadi bagian yang paling siap saat dimulainya tahapan Pemilu 2024, terutama dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh jajarannya agar melek teknologi informasi. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan, hal tersebut guna menunjang kerja pengawasan dari Bawaslu untuk menyiapkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menghadapi Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu sebaiknya segera memiliki daftar informasi publik (DIP) kepemiluan sebagai panduan Bawaslu untuk melayani informasi pada masa tahapan Pemilu. Dia menilai hal ini penting untuk memaksimalkan kerja Bawaslu.
Puadi menambahkan DIP Kepemiluan dapat membantu Bawaslu baik Pusat, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencegah dan mengantisipasi sengketa informasi yang kemungkinan bisa terjadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangkaian pertemuan secara terpisah dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ,Bawaslu mengajak para jurnalis memproduksi kepemiluan secara benar. Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty hal ini demi pendidikan politik dan mencegah merebaknya hoaks (kabar bohong).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak anggota Al-Jam'iyatul Washliah turut berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. Baginya, pemilu berkualitas yakni pemilu yang mampu menjaga daulat rakyat secara 'genuine' (tulus) berdasarkan prinsip kesetaraan hak pilih (equal suffrage) dan kepastian hukum (legal certainty).