Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menyarankan regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada segera tuntas. Pasalnya regulasi ini kerap menimbulkan benturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam kegiatan diskusi publik di Gedung Bawaslu, Jumat (18/3).
Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad, menilai Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari itngkatan pusat hingga ke daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Langsa, DPRK Aceh Utara, dan DPRK Pidie menyerahkan daftar usulan anggota Panwas pemilihan kabupaten/kota di tiga daerah setempat, Kamis (17/3).
Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron, memberikan beberapa masukan yang perlu diperhatikan oleh KPU pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Pilkada 2017.
Bali, Badan Pengawas Pemilu – Manajemen kepegawaian pada lembaga penyelenggara pemilu memiliki korelasi erat dengan dukungan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan, peningkatan kualitas dan kinerja kepegawaian Bawaslu khususnya di provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan penuh dan kerja sama aktif dari pemerintah daerah.
Bali, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas mengatakan, kinerja pegawai pada kesekretariatan menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga pengawas pemilu. Bawaslu sebagai lembaga Negara pengawas pemilu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota tidak akan bekerja maksimal tanpa dukungan penuh dari pegawai kesekretariatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simajuntak mengatakan, praktik politik uang sebagai persoalan klasik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia hanya bisa ditekan ketika peserta pemilu memiliki keinginan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, kejujuran dari peserta pemilu akan menjadi kunci dalam pemberantasan politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil pantauan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diselenggarakan pada 9 desember 2015 lalu. Secara umum, dari hasil pemantauan yang dilakukan di 17 daerah, Komnas HAM masih menemukan pelanggaran HAM di sejumlah daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad menilai penundaan Pilkada Serentak 2015 di lima daerah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lantaran penundaan tersebut menyebabkan hilangnya HAM warga negara untuk menggunakan hak pilih menentukan calon pemimpin daerah.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa Bawaslu Award diadakan. Penyelenggara tidak hanya dituntut untuk bisa baik dan benar, tetapi juga bisa melaksanakan tugasnya sesuai etika.
 |
Webmail
