Bali, Badan Pengawas Pemilu – Manajemen kepegawaian pada lembaga penyelenggara pemilu memiliki korelasi erat dengan dukungan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan, peningkatan kualitas dan kinerja kepegawaian Bawaslu khususnya di provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan penuh dan kerja sama aktif dari pemerintah daerah.
“Pemda perlu memahami apa itu Bawaslu, bagaimana kerja dan beban Bawaslu lalu bagaimana peran pemda dan korelasinya dalam menjalankan fungsi dan tugas Bawaslu dalam penegakan demokrasi di Indonesia,” kata Gunawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Tahun 2016 dengan tema ‘Penyamaan Persepsi dalam Manajemen Kepegawaian di Tingkat Pusat dan Daerah khususnya Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Dipekerjakan’, di Hotel Mercure Nusa Dua, Bali, Rabu (16/3).
Gunawan memandang, pemda perlu melihat kembali aturan perundang-undangan yang menjelaskan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Bawaslu membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan fungsinya dengan baik.
Hingga memasuki usia ke-8 tahun, menurut Gunawan, masih banyak kekurangan Bawaslu jika dilihat dari segi SDM. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Bawaslu masih jauh dari ideal. Bahkan jumlah pegawai organik Bawaslu jumlahnya sangat memprihatinkan.
“Saya prihatin sejak 2007 rekrutmen masih jauh dari ideal, masih sangat kurang. Di Sekjen Bawaslu pusat baru ada 177 PNS, di provinsi baru ada 341 personil.Totalnya hanya ada ada 500 orang PNS yang mengurus Bawaslu di seluruh Indonesia dan itu pun jumah PNS organik masih 46 orang,” jelasnya.
ASN yang belum berstatus pegawai organik masih berstatus sebagai pegawai yang diperbantukan. Namun keberadaan mereka belum didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah sebagai induknya. Misalnya menyangkut tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, hingga kenaikan gaji berkala.
“Padahal apa yang mereka lakukan di Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota itu sungguh sangat luar biasa. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, enggak kenal hari karea mereka memang dituntut Undang-Undang,” ungkap Gunawan.
Oleh karena itu, Gunawan memandang, pemerintah daerah perlu menyelaraskan kembali persepsinya tentang PNS yang diperbantukan di kesekretariatan Bawaslu. Pemda, lanjutnya, perlu mengetahui tentang pengukuran indeks demokrasi.
“Dari 13 item indeks demokrasi harus ada supporting dari pemda terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Yang mengukur indeks demokrasi itu kan pemda provinsi terkait peningkatan partisipasi pemilih dan penegakan hukum pemilu,” kata dia.
Merujuk pada hal tersebut, Gunawan menggarisbawahi betapa pentingnya kerja sama antara pemda dan pengawas pemilu. Tak hanya kerja sama, pemda juga perlu meningkatkan pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi Bawaslu khususnya menyangkut pengukuran indeks demokrasi.
“Kualitas demokrasi bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tapi juga pemerintah daerah. Makanya pemda juga punya kewajiban menyediakan SDM yang paham tentang demokrasi, politik dan pemiliu,”tegas Gunawan.
Rakernis Kepegawaian Tahun 2016 dihadiri pimpinan Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, pejabat struktural di Sekretariat Jenderal Bawaslu RI serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Dari pihak eksternal, hadir perwakila dari BKD seluruh provinsi dan wakil dari Kemenpan RB dari seluruh regional.
Penulis/Foto : Ira Sasmita
 |
 |
Webmail
