• English
  • Bahasa Indonesia

Parapat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta kepada Bawaslu daerah yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja sudah saatnya dipromosikan.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, menjadi mediator perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 akan datang harus mengedepankan etika. Menurutnya, harus bisa adil dengan memperlakukan seluruh pihak secara sama.

Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mendorong aktor-aktor pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penggiat pemilu, dan pemantau guna mempersiapkan potret desain Pilkada 2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan kualitas yang sama dari kebutuhan masing-masing.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para personel Gakkumdu Papua mendiskusikan sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2019.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Februari 2014 - 01:01 WIB
Dilihat : 1,128 kali

Banjarmasin, Bawaslu – Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, Pengawas Pemilu harus benar-benar memahami peraturan Pemilu. Pengawas Pemilu harus mengikuti secara masif semua perkembangan terkait dengan aturan Pemilu dan memahami apa yang ada di dalam aturan tersebut yang hampir setiap waktu berubah.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Februari 2014 - 14:50 WIB
Dilihat : 1,155 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah Bawaslu melantik anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri di enam titik pada 29 Kantor Perwakilan RI di luar negeri pada Desember 2013, Bawaslu bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri mengadakan rapat pembahasan pola komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu, Kemenlu dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Rapat tersebut berlangsung di Jakarta selama tiga hari dan berakhir Rabu (19/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Februari 2014 - 10:53 WIB
Dilihat : 1,066 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Polemik perbedaan pendapat terkait pembiayaan saksi Parpol oleh pemerintah juga melanda Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di depan sejumlah wartawan dan petinggi Parpol, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan dukungannya pada kebijakan pendanaan saksi Parpol oleh negara. "Kami berharap kebijakan tersebut disetujui oleh pemerintah," ujarnya dalam diskusi mingguan Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP), di Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Februari 2014 - 09:52 WIB
Dilihat : 997 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecewa akan sikap pemerintah yang tidak progresif terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan terancam batal dianggarkan pemerintah. Padahal program tersebut sudah sejak lama disampaikan dan mendapat respon positif, baik dari Komisi II DPR RI juga dari pemerintah sendiri. "Kalau pemerintah tidak mempunyai sikap terkait dengan mitra PPL, kami akan sulit mengatur manajemen pengawas pemilu lapangan," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Kantor Bawaslu, Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 13:01 WIB
Dilihat : 1,298 kali

Jakarta, Bawaslu - Paradigma Bawaslu yang mengajak masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya untuk ikut mengawasi proses dan tahapan Pemilu 2014 ditanggapi positif oleh tiga organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), dan Pengurus Pusat Nasyiatul Asyiyah. Bawaslu pun menyambut komitmen tiga organisasi ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di Jakarta, Selasa (18/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 12:53 WIB
Dilihat : 1,020 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tentang adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), Bawaslu diminta untuk mengadakan investigasi terkait hal tersebut dan tidak terbatas pada menteri yang menjadi Caleg. Karena disinyalir, meski ada beberapa menteri yang tidak menjadi Caleg bukan berarti tidak berafiliasi pada kepentingan politik. Bawaslu diminta untuk memeriksa seluruh kementerian, termasuk Pemda.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 11:54 WIB
Dilihat : 1,032 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pulau Jawa merupakan daerah paling rawan yang dikhawatirkan terjadinya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, tidak hanya terkait politik uang, tapi hingga pencurian suara dari TPS yang lebih berpotensi terjadi. "Ini sangat berbahaya. Jumlah kursi dari Pulau Jawa untuk DPR RI mendekati 50 persen," papar Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 09:56 WIB
Dilihat : 948 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Disinyalir bakal ditolaknya program Mitra PPL, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap akan meungkinan tersebut. Bawasalu telah menyiapkan skenario pengawasan pemungutan suara sesuai perintah undang-undang, sejak pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 dilantik. "Tidak masalah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra PPL dibiayai oleh negara. Kita harus siap hadapi situasi apa pun, baik terkait pengoptimalan daya dukung utama maupun daya dukung tambahan," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 01:19 WIB
Dilihat : 1,055 kali

Batam, Bawaslu – Ketua Bawaslu, Muhammad membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Batam, Minggu malam (16/2). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari rangkaian acara Rakernis Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tempat yang sama.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 16:06 WIB
Dilihat : 1,068 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi di Aceh beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan DPR Aceh (DPRA) berhasil membuat kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bawaslu RI, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Senin (17/2).

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 28 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 22 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text